PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/kota bersama seluruh jajaran pemangku kepentingan.
Agenda ini guna mendukung pengendalian inflasi yang dipimpin langsung Pj Gubernur Kalbar, Harisson, Jumat (8/12/2023).
Harisson menjabarkan, angka inflasi Kalbar bergerak membaik di rentang 3±1% yang sejak bulan Januari – Agustus 2023 berada diatas 3% yoy (year on year), namun per bulan September-November dapat terjaga rendah, bahkan berada pada peringkat ketiga nasional (2,01% yoy) dalam 10 Provinsi terendah Inflasi Gabungan Kota Per Provinsi se Indonesia.
Terkait dengan inflasi inti yang komponennya cenderung menetap dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, yakni interaksi permintaan-penawaran dengan lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional dan inflasi mitra dagang.
“Maka, hal inilah yang mempengaruhi angka inflasi Kalbar sangat tergantung dengan kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah pusat akan berpengaruh pada administered price dan kebijakan pemerintah daerah akan berdampak pada angka inflasi volatile food,” ucapnya.
Agenda ini sebagai media koordinasi tertinggi provinsi dan kabupaten/kota guna menyepakati kebijakan bersama antisipasi komoditi bergejolak agar menjaga laju angka inflasi tetap berada di rentang 3±1 persen.
“Oleh karena itu, kita juga sudah menyiapkan beberapa langkah untuk menajamkan strategi implementasi dengan 4 K (ketersediaan pasokan, kestabilan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif), sekaligus wadah silaturahmi TPID se-Kalbar,” ujar Pj Gubernur.
Dirinya menambahkan, berdasarkan Roadmap TPID Nomor 58/EKON/2022 tanggal 6 Januari 2022, untuk tahun 2023, APBD Provinsi Kalimantan Barat telah menggelontorkan pembiayaan langsung dan tidak langsung strategi 4K pengendalian inflasi sebesar Rp538 M dengan rincian, Strategi Keterjangkauan Harga sebesar Rp5,6 M, Strategi Ketersediaan Pasokan Rp26,8 M, Strategi Kelancaran Distribusi Rp502 M dan Strategi Komunikasi Efektif sebesar Rp3,8 M.
“Tentu tidak hanya dari sisi penganggaran saja yang kita lakukan,” ujarnyam
Sampai akhir November 2023, telah terlaksana 112 kali operasi pasar dan 38 kali gerakan pasar murah, serta melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dana Pokir DPRD Prov Kalbar) dibiayai Rp6,8 M untuk pemberian 136.750 batang/polybag cabai rawit siap panen yang tersebar di beberapa wilayah Kalbar.
“Di antaranya Mempawah 32 Ribu, Sanggau 1,5 Ribu, Landak 12 Ribu, Kubu Raya 48,15 Ribu, Kota Singkawang 32 Ribu, Kota Pontianak 12 Ribu serta Bengkayang,” sambung Harisson.
Pada kesempatan tersebut, Harisson juga meminta kepada TPID Provinsi mengidentifikasi Data IPH (Indeks Perkembangan Harga) yang dirilis BPS setiap minggunya secara nasional.
Ditemukan bahwa frekuensi komoditas dengan andil perubahan harga terbesar yang sering muncul per 3 bulan terakhir periode Agustus-November disumbang oleh tiga komoditi utama yakni beras, daging ayam ras dan cabai rawit. Sedangkan frekuensi Wilayah kabupaten/kota dengan angka IPH Tertinggi, berurutan yakni Sambas, Melawi dan Kubu Raya.
“Saya berharap, TPID Provinsi agar terus meningkatkan sinergi, menguatkan koordinasi antar TPID kab/kota dan pemangku kepentingan terkait lainnya, melakukan strategi atau langkah-langkah efektif untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Kalbar,” harap Harisson. (ap)
