PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – DPRD Kalimantan Barat menyoroti angka kematian bayi dan anak. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalbat diminta intensif melakukan pemantauan.
“Dan melaksanakan program pencegahan dan edukasi kepada masyarakat agar menimbulkan kepedulian terhadap gizi dan anak,” kata juru bicara DPRD Kalbar, Rasmidi, kemarin.
Persoalan ini menjadi salah satu fokus dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Kalbar tahun anggaran 2023 yang disampaikan pihak DPRD dalam paripurna belum lama ini.
Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L mengatakan, rekomendasi DPRD Kalbar ini merupakan hasil pembahasan Pansus DPRD.
“Kami berharap catatan-catatan itu menjadi perhatian Pemprov Kalbar,” kata Kebing.
Rekomendasi terkait LKPJ Gubernur Kalbar tahun anggaran 2023 yang disampaikan DPRD harus menjadi perhatian eksekutif, dan dilaksanakan.
Berdasaroan data Dinas Kesehatan Kalbar, kasus kematian ibu dan bayi di Kalimantan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
Pada tahun 2023, tercatat setidaknya ada 135 kasus kematian ibu dan anak. Meskipun angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional sebanyak 183 per 100 ribu kelahiran hidup, kondisi perlu mendapat perhatian serius. (ap)