PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, LOKAL – Pimpinan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rasmidi dan Zulfydar Zaidar Mochtar menerima aksi massa HMI se-Kalbar di Kantor DPRD pada Jumat, 22 Februari 2025, kemarin. Aksi yang dilakukan kali ini guna mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah untuk segera dikaji ulang.
Mahasiswa menilai kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan ini membuat pembangunan di berbagai bidang menjadi terhambat. Tak hanya itu, tuntutan juga ditujukan pada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada di daerah.
PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, LOKAL – Pimpinan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rasmidi dan Zulfydar Zaidar Mochtar menerima aksi massa HMI se-Kalbar di Kantor DPRD pada Jumat, 22 Februari 2025, kemarin. Aksi yang dilakukan kali ini guna mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah untuk segera dikaji ulang.
Mahasiswa menilai kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan ini membuat pembangunan di berbagai bidang menjadi terhambat. Tak hanya itu, tuntutan juga ditujukan pada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I, Rasmidi memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi ini akan dikawal untuk diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.
Sementara persoalan yang menjadi kewenangan provinsi akan dibahas bersama gubernur untuk dicarikan solusi dan DPRD akan menggunakan fungsi
pengawasannya guna mendorong penyelesaian persoalan daerah.
Dia juga menambahkan komisi-komisi DPRD, terutama Komisi l, dalam beberapa bulan terakhir sudah bekerja, mengawasi, dan mendata satu persatu permasalahan yang ada di daerah.
“Dan dalam beberapa kesempatan telah berdiskusi bersama perangkat daerah terkait untuk menangani permasalahan yang ada,” kata Rasmidi.
Senada, Sekretaris Komisi I DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar menyatakan akan
meneruskan aspirasi mahasiswa untuk disampaikan ke pimpinan DPRD.
“Mana yang jadi kewenangan provinsi akan diteruskan untuk dibahas di komisi-komisi DPRD sesuai ranahnya,” ujarnya.
