PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, KUBU RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menerima penghargaan sebagai peringkat ketiga dalam Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 untuk kategori pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Setyo Budiyanto, kepada Bupati Kubu Raya, Sujiwo, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang digelar KPK RI di Jogja Expo Centre (JEC), Yogyakarta, pada hari Rabu (19/3/2025). Acara tersebut dilaksanakan sebagai langkah untuk membangun tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi setelah pelantikan kepala daerah yang baru.
Bupati Sujiwo menyatakan bahwa rapat koordinasi yang diikutinya bersama Ketua DPRD Kubu Raya merupakan bagian dari bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap upaya pemberantasan korupsi.
“Ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi, termasuk pencegahannya, harus dijadikan komitmen bersama yang menyatu,” ujar Sujiwo.
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan secara jelas bahwa seluruh kegiatan pemerintah daerah telah terpantau dengan baik oleh KPK.
“Karena itu, DPRD dan pemerintah kabupaten diharapkan bisa memiliki komitmen yang sama terhadap upaya pencegahan korupsi,” katanya.
“Dan insyaallah, hal ini akan kami sosialisasikan dan terapkan di daerah ke depannya,” lanjut Sujiwo.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini digelar sebagai bentuk penguatan komitmen kepala daerah pasca pelaksanaan dan pelantikan hasil pemilihan kepala daerah.
“Ini merupakan upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,” tambahnya. Setyo menuturkan bahwa berbagai poin penting telah disampaikan dalam forum tersebut, dengan harapan hasil rapat dapat segera diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
“Semaksimal dan sebaik mungkin, tata kelola yang baik perlu diwujudkan agar berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Harapannya, forum ini juga bisa menjadi ruang kolaborasi, koordinasi, dan sinergi antara para kepala daerah dengan KPK RI,” tutup Setyo.
