PIFA, Lokal – Ratusan mahasiswa dan masyarakat bergabung menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (27/8/2025).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya pencabutan tunjangan DPR RI, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta peningkatan gaji guru dan dosen.
Salah mahasiswa yang turun aksi, Santo, menilai keberadaan tunjangan DPR tidak relevan dengan kondisi bangsa saat ini.
“Itu yang membuat kami marah. Tunjangan DPR tidak relevan. Selain itu, kami juga kecewa mengapa sampai sekarang RUU Perampasan Aset belum disahkan,” tegasnya.
Santo juga menyayangkan sikap aparat yang menyambut aspirasi mahasiswa dengan barikade.
“Kami bukan musuh. Kami adalah rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi dan berhak menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Sementara itu, Zulfydar hadir sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat mewakili Ketua DPRD Kalbar yang tak dapat hadir kehadapan massa aksi karena suatu kegiatan. Zulfydar bilang dirinya sebagai perwakilan akan menemui mahasiwa massa aksi dan mendengarkan tuntutan mahasiswa.
Saya disini hadir kehadapan mahasiswa, sebagai perwakilan ketua kami yang memang saat ini tidak dapat hadir,” ucapnya.
Ia juga mengtakan bahwa, dirinya juga turut mengapresiasi seluruh massa aksi yang sudah menyuarakan tuntutan massa aksi.
”Saya sangat mengapresiasi atas tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dalam maa aksi ini,” pungkasnya.
