Bupati Sudewo (Foto: Antara/Fauzan)
PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati akan menggelar rapat paripurna khusus pada tanggal 31 Oktober 2025 untuk membahas pemakzulan Bupati Sudewo. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang telah menelaah kinerja Bupati Sudewo selama hampir dua bulan terakhir.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut akan menerima laporan lengkap hasil kerja Pansus DPRD yang menangani hak angket terkait Bupati Sudewo. “Tanggal 31 Oktober 2025 rapat paripurna menerima hasil laporan pansus DPRD Pati yang menindaklanjuti kinerja Bupati Pati,” ujarnya kepada wartawan di DPRD Pati.
Dalam rapat nanti, tim Pansus Hak Angket akan menyampaikan hasil pemeriksaan dan evaluasi mereka kepada pimpinan serta anggota DPRD lainnya. Setelah penyampaian hasil tersebut, rapat akan dilanjutkan dengan kesempatan bagi seluruh anggota DPRD untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat terkait isu pemakzulan. Namun, pelaksanaan sesi ini harus mendapat kesepakatan dari anggota DPRD Pati, kata Ali.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket DPRD Pati telah menindaklanjuti 12 item tuntutan dari kelompok masyarakat bernama Masyarakat Pati Bersatu yang menginginkan pelengseran Bupati Sudewo. Beberapa narasumber juga telah dipanggil oleh Pansus untuk memberikan keterangan, termasuk Bupati Sudewo sendiri dan Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.
Jika seandainya DPRD menyatakan sepakat untuk memakzulkan Bupati Sudewo dalam rapat paripurna, maka langkah berikutnya adalah mengajukan usulan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk proses lebih lanjut. Hal ini merupakan prosedur formal yang harus dijalani dalam pelaksanaan pemakzulan kepala daerah.
Pengamanan rapat paripurna dibawah pengawasan aparat keamanan juga telah dipersiapkan secara maksimal. Ribuan personel kepolisian akan dikerahkan untuk menjamin kelancaran sidang penting ini. Pengamanan ekstra ini dilakukan mengingat isu pemakzulan Bupati Sudewo telah menjadi perhatian luas di kalangan masyarakat dan politik di Kabupaten Pati.
Rapat paripurna ini menjadi momen krusial bagi DPRD Pati untuk menentukan nasib Bupati Sudewo yang tengah menghadapi tekanan politik dan tuntutan warga. Semua pihak kini menanti keputusan yang akan diambil oleh DPRD, yang tentunya memiliki implikasi penting bagi pemerintahan dan stabilitas politik di Kabupaten Pati ke depan.
