PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), seiring pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS di Kantor Wilayah BPS Kalimantan Barat, Senin (15/6/2026).
Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan data hasil sensus akan membantu pemerintah melihat gambaran riil perekonomian masyarakat.
“Dari data hasil Sensus Ekonomi diharapkan kita dapat memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data ekonomi yang akurat agar berbagai program dapat disusun dengan lebih tepat. Mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan SE 2026, sebanyak 428 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 4.701 petugas yang bertugas di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Vivi pun mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
“Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menegaskan bahwa kualitas data menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sebab, kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari data yang benar.
“Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, lalu kita semua mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar, sehingga kebijakannya pun tidak benar,” ujarnya usai resmi mencanangkan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Harisson, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pelaksanaan sensus sehingga mutu data yang dihasilkan harus dijaga secara optimal. Ia juga mengapresiasi kesiapan para petugas yang akan bertugas sebagai penjamin kualitas data.
“Saya bangga dengan Bapak-Ibu sekalian yang ada di depan saya, yang sudah siap, artinya sudah dibekali, bahwa Anda siap menjamin mutu data Sensus Ekonomi kita tahun 2026,” katanya.
Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk untuk mendukung pengembangan UMKM.
“Pemerintah daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, kabupaten maupun kota, sangat mengharapkan agar hasil Sensus Ekonomi 2026 nanti mutu datanya benar-benar terjamin. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, saya kira akan memudahkan pimpinan daerah untuk mengambil kebijakan,” tuturnya.
Harisson memastikan pemerintah daerah akan terus mendukung pelaksanaan sensus, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang jujur dan lengkap.
“Tentu saja kita memberikan dukungan kepada BPS dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 ini. Kita akan terus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menerima dengan baik serta memberikan data dengan baik kepada petugas-petugas sensus yang datang ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat usaha,” ungkapnya.
Deputi Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Muhammad Eddy Mahmud menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten dan kota atas dukungan yang diberikan sejak tahap perencanaan.
“Kami menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sampai saat ini kami terus dibantu dalam perencanaan dan pelaksanaan,” ujarnya.
Ia menyebut keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 ditentukan oleh dua hal, yakni cakupan pendataan dan kualitas data yang dihasilkan.
“Saya ingin menyampaikan pesan dari Ibu Kepala BPS Republik Indonesia bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dilihat dari dua sisi yang penting, yaitu coverage atau cakupan dan kualitas data,” katanya.
Muhammad Eddy mengajak seluruh jajaran BPS, mulai dari Penjamin Kualitas Data (PJKUDA), Koordinator Mitra Lapangan (KML), Pengawas Mitra Lapangan (PML), hingga Petugas Pendata Lapangan (PPL), untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Ia juga menegaskan bahwa mulai 15 Juni 2026, petugas akan melakukan pendataan secara door to door guna memastikan seluruh kegiatan usaha di Kalimantan Barat tercatat dengan baik.
“Bapak-Ibu semua adalah garda terdepan BPS. Nasib perekonomian Kalimantan Barat ada di tangan Bapak-Ibu. Mari kita berikan data yang berkualitas dan sesuai kondisi lapangan dengan penuh kejujuran,” tutupnya.
