PONTIANAK INFORMASI – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyuarakan sejumlah aspirasi pemerintah kota di Kalimantan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Rabu (1/7).
Dalam forum tersebut, Edi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Regional Kalimantan menilai pemerintah pusat perlu memberi perhatian lebih terhadap kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin terbebani.
“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” kata Edi.
Salah satu aspirasi yang disampaikan ialah perlunya keadilan dalam kebijakan transfer keuangan daerah melalui APBN. Menurutnya, alokasi anggaran dari pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, karakteristik kota, serta kebutuhan pelayanan publik.
“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” ujarnya.
Selain itu, Edi mendorong penguatan Dana Bagi Hasil (DBH), optimalisasi kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih mencerminkan kondisi perkotaan, termasuk tingkat urbanisasi dan indeks kemahalan konstruksi.
Di sektor kesehatan, Edi meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Universal Health Coverage (UHC) agar tidak semakin membebani keuangan daerah.
“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” katanya.
Ia juga menyoroti rencana pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang akan diterapkan mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, termasuk kebutuhan aparatur dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam kesempatan itu, Edi turut menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berharap manfaat pembangunan ibu kota baru tidak hanya dirasakan daerah penyangga, tetapi juga seluruh kota di Kalimantan.
“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ucapnya.
Karena itu, Komwil V APEKSI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, mulai dari peningkatan Jalan Trans Kalimantan, kajian jalan tol, jaringan kereta api, penambahan rute penerbangan, hingga perluasan jaringan telekomunikasi.
Selain infrastruktur, Edi juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan kuota bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan agar distribusinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam Rakernas APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah.
“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” tutupnya.
