Berita Pifa, PONTIANAK – Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi menggelar Focus Grup Discussion (FGD) dan Deklarasi Bersama Sukseskan Pemilu Serentak 2024 di Hotel Mercure Pontianak, Sabtu 26 Maret 2022.
Kegiatan tersebut mengusung tema Menakar Potensi Kerawanan Menjelang Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Kalimantan barat.
Hadir sebagai keynote speker Rahmat Bagja (Komisioner Bawaslu RI) dan Viryan (Komisioner KPU RI) serta Narasumber Ruhermansyah (Ketua Bawaslu Kalbar), Jumadi (Pengamat Politik), Mujiyo (Komisioner KPU Kalbar), dan Ponti gesang (Kesbangpol Kalbar)
Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit menegaskan suksesi Pemilu 2024 kedepan, tidak boleh hanya dibebankan pada aspek penyelenggara. Namun para peserta pemilu juga harus berperan besar dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan pemilu.
“Ketika peserta bisa mengikuti tahapan dengan baik maka hal tersebut akan baik sehingga beban tidak hanya bagi penyelenggara,” jelasnya.
Jika bercermin pada 2019 Provinsi Kalbar menempati posisi kerawanan sedang untuk pemilu. Lalu pada 2018 Provinsi Kalbar memiliki kerawanan yang tinggi. Dia mengajak semua pihak mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.
“Kita bersama-sama menjadikan beban pemilu menjadi beban bersama tidak hanya pada penyelenggara pemilu,” tutupnya.
Zainudin menjelaskan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyepakati pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Lalu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.
“Tentu kontestasi tersebut akan memiliki tantangan bagi penyelenggara, peserta serta masyarakat terlebih ditahun yang sama akan dilaksanakan Pilkada serentak yang dinilai memiliki kompleksitas permasalahan sangat tinggi,” ujarnya.
Komisioner KPU RI, Viryan Azis mengungkapkan kerawanan pemilu yang sering muncul yakni mal praktek tindak kekerasan, mal praktek protes dan mal praktek hasil pemungutan suara.
Namun Tiga bentuk kerawanan tersebut dapat diminimalisir dengan praktek gotong royong, yakni menumbuhkan sikap saling menghargai dalam demokrasi.
“Salah satunya dengan bersama-sama belajar dari pengalaman dan mendatakan daerah mana saja yang terjadi konflik saat pemilu, sehingga kita antisipasi agar tidak terulang pada pemilu Tahun 2024 mendatang,” ungkapnya
Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pemilu yaitu pada tahap pelaksanaan pendaftaran calon, baik calon pemilih maupun calon kader yang dimana kadang terjadi trouble.
“Akan tetapi harapannya kedepan pemilu 2024 tetap berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan prosedur pemilu yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerawanan-kerawanan yang dapat mengganggu keberlangsungan kegiatan pemilu 2024,” katanya
Sedangkan pengamat politik Kalbar, Dr. Jumadi, M. Si yang hadir sebagai pembicara pada kegiatan tersebut menyoroti isu-isu yang beredar tentang penundaan pemilu 2024, dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya wacana penundaan Pemilu sah-sah saja untuk di ajukan, dengan syarat harus mengamandemen UUD 1945. Namun wacana tersebut mengkhianati perjuangan reformasi.
“Namun yang menjadi pertanyaan kita apakah hal tersebut tidak menghianati perjuangan reformasi?.” ungkapnya
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Deklarasi bersama narasumber dan peserta FGD untuk mensukseskan Pemilu serentak 2024.
Berikut deklarasi bersama sukseskan pemilu serentak 2024 :
1. Kami siap mendukung dan mensukseskan pemilu serentak 2024
2. Kami Siap Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Kami menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian dan berita Hoax pada Pemilu Serentak 2024.
4. Kami Siap Menjaga dan Memilihara Situasi Kamtibmas yang Aman dan Damai Setiap Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. (RS)
