Warga yang mengungsi terdiri dari anak-anak, dewasa hingga lansia yang sedang sakit dan harus mendapat perawatan medis dari tenaga kesehatan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono turun langsung memantau proses evakuasi di Jalan Kom Yos Sudarso.

“Enam warga kita ungsikan sementara di Kecamatan Pontianak Barat, tepatnya di dekat Puskesmas. Selain itu, ada 15 orang yang mengungsi di Masjid Al Amin. Jadi total sementara ada 21 warga,” jelasnya saat menjenguk warga yang berada di Aula Kantor Camat Pontianak Barat.

Edi mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap warga yang rumahnya kemasukan air, terutama mereka yang lanjut usia, lumpuh atau dalam kondisi sakit.

Jika ditemukan warga rentan yang terdampak, mereka akan segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan.

“Fokus utama kita adalah penyelamatan jiwa. Warga yang sakit atau rentan langsung kita amankan dan kita rawat. Setelah itu baru kita lihat kondisi bangunan dan penanganan selanjutnya,” ungkapnya.

Menurut Edi, Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan status siaga satu dan mengerahkan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memonitor kondisi lapangan bersama instansi terkait.

Ia menyebutkan bahwa puncak pasang air diperkirakan terjadi hingga tanggal 10, dan mulai turun pada tanggal 11 meski secara bertahap.

“Air turun secara perlahan, dari 1,8 meter menjadi 1,7 lalu 1,6. Penurunannya tidak drastis, sehingga kita minta warga tetap waspada,” katanya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya pengungsi, Pemkot telah menyiapkan sejumlah lokasi sebagai titik evakuasi. Di antaranya Rusunawa Nipah Kuning, beberapa aula kecamatan di wilayah timur, serta titik-titik pengungsian di wilayah utara dan Pontianak Barat.

Dari data pemantauan Pemerintah Kota, kawasan yang paling terdampak berada di sepanjang bantaran Sungai Kapuas, mulai dari Yuka hingga Jeruju I. Kondisi tersebut diperparah oleh angin dan ombak yang menyebabkan air masuk ke permukiman.

Edi juga memastikan bahwa bantuan bagi warga terdampak telah mulai disalurkan. Khusus bagi lansia yang tengah dirawat, pemerintah menjamin pelayanan kesehatan tetap ditangani melalui BPJS.

“Sejak Jumat kemarin kita sudah distribusikan bantuan logistik berupa makanan untuk kebutuhan 3–5 hari ke depan. Pemerintah kota hadir untuk memastikan warga terdampak mendapatkan penanganan yang layak,” tegasnya.

The post 21 Warga Pontianak Barat Terdampak Banjir Diungsikan, Edi Kamtono: Keselamatan Jiwa Prioritas Utama appeared first on Pontianak Informasi.

Penetapan tersebut dilakukan setelah ketinggian air meningkat sejak malam sebelumnya akibat angin kencang yang menahan aliran air menuju muara.

Ruas Jalan Alpukat Indah atau yang akrab disebut kawasan Yuka, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat menjadi area terdampak air pasang rob sejak Senin (8/12/2025) pagi.

Mendapat laporan warga terkait hal tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono langsung meninjau lokasi untuk memantau kondisi terkini serta mengerahkan dinas terkait sebagai upaya pencegahan.

“Walau sempat pasang, air berangsur surut. Tapi kami mengimbau warga untuk terus waspada dikarenakan besok diperkirakan sebagai puncaknya air pasang,” ujarnya usai peninjauan.

Edi menjelaskan banjir rob kali ini dipicu angin kencang yang membuat gelombang besar dari arah laut menahan aliran air sungai. Kondisi tersebut menyebabkan air naik hingga mencapai sekitar 50 sentimeter lebih tinggi dari posisi normal pada pagi hari.

“Meski siang hari air mulai surut, potensi kenaikan masih dapat terjadi,” imbuhnya.

Seluruh posko penanganan bencana di tingkat kecamatan telah diaktifkan, termasuk posko di kawasan yuka dan BPBD. Jajaran pemerintah daerah disiagakan untuk membantu warga, memantau ketinggian air, serta melakukan evakuasi bila diperlukan.

Di beberapa lokasi, khususnya gang-gang di wilayah Sungai Jawi Dalam, ketinggian air dilaporkan mencapai 60–80 sentimeter dan masuk ke rumah-rumah warga.

Sejumlah warga telah dievakuasi karena membutuhkan bantuan. Edi menegaskan upaya penanganan jangka pendek difokuskan pada langkah cepat dan antisipasi.

“Sementara untuk penanganan jangka panjang diperlukan pembangunan bertahap, terutama peninggian ruas jalan utama dan penguatan sistem drainase agar wilayah cepat kering saat air surut,” tuturnya.

The post Banjir Rob di Pontianak, Edi Kamtono Tetapkan Status Siaga I appeared first on Pontianak Informasi.

Hal itu disampaikannya saaat memimpin Apel Gabungan dalam rangka pengecekan personel pengamanan malam Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di Halaman Pontianak Convention Center (PCC), Senin (8/12/2025).

Dalam arahannya, Edi menyampaikan tantangan di lapangan semakin besar dan membutuhkan kesiapan mental maupun fisik yang kuat dari seluruh unsur pengamanan. Terlebih di tengah kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami genangan dan risiko pohon tumbang akibat angin puting beliung.

“Seluruh personil harus siap siaga bukan hanya 8 sampai 12 jam, tetapi 24 jam. Alarm ponsel, piket, pos ronda, dan komunikasi grup harus aktif. Koordinasi menjadi kunci agar setiap kejadian bisa ditangani cepat dan responsif,” pesannya.

Edi menyebutkan Pontianak, sangat dipengaruhi pasang surut air laut, terutama pada periode Desember hingga Januari yang disebut sebagai masa pasang tertinggi. Berdasarkan data BMKG, ketinggian pasang bisa mencapai 1,8 meter di atas permukaan rata-rata Sungai Kapuas.

Untuk itu ia meminta seluruh jajaran tetap mewaspadai potensi genangan, terutama jika pasang terjadi bersamaan dengan hujan lebat.

“Jika hanya pasang mungkin masih bisa kita maklumi. Tetapi ketika pasang bertemu hujan deras, genangan tidak bisa dihindari. Ini faktor alam yang harus kita hadapi bersama,” katanya.

Wali Kota Edi Kamtono juga meminta seluruh peralatan pendukung disiapkan dengan baik, mulai dari mobil operasional, alat lapangan, hingga senso, parang, dan kapak. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, TNI, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta elemen masyarakat harus terus diperkuat.

Edi berharap seluruh unsur pengamanan dapat menjaga kekompakan, kedisiplinan dan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi momentum perayaan akhir tahun yang biasanya penuh dinamika.

The post Jelang Nataru, Wako Ingatkan Petugas Siap Siaga 24 Jam dan Waspadai Cuaca Ekstrem appeared first on Pontianak Informasi.

Daud unggul tujuh suara dari pesaingnya Sultan Syarif Melvin Alkadrie, dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI yang digelar di Kota Pontianak, Sabtu (6/12/2025) malam.

Daud meraih 37 suara dari total 68 suara pemilih. Sementara pesaingnya, Syarif Melvin, memperoleh 30 suara, dan satu suara dinyatakan tidak sah.

Dengan hasil tersebut, Daud Yordan akan melanjutkan estafet kepemimpinan dari Ketum KONI Kalbar sebelumnya, Fahrudin Siregar. Ia mengajak lintas sektor untuk berkolaborasi memajukan prestasi olahraga di Kalbar.

“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun semua kalangan, dapat berkolaborasi. Membangun olahraga harus dilakukan secara kolektif. Sehingga ke depan prestasi olahraga Kalbar dapat meningkat, baik di tingkat daerah maupun nasional,” katanya dalam pidato kemenangan.

Posisi yang diduduki Daud sangat strategis untuk memajukan dan meningkatkan prestasi olahraga Kalbar.

Untuk diketahui, petinju legendaris itu telah memegang berbagai gelar juara dunia, termasuk juara dunia IBA. Daud menjadi juara dunia dua kali versi badan tinju International Boxing Organization (IBO). Ia menjuarai kelas bulu dan kelas ringan pada masa yang berbeda.

Total pertandingan tinju yang sudah diikutinya sebanyak 47 kali di tingkat nasional maupun internasional. Ia menang 42 kali dengan 30 kali KO. Ia juga pernah 4 kali kalah dan sekali seri.

The post Daud Yordan Pimpin KONI Kalbar Periode 2025-2029 appeared first on Pontianak Informasi.

Kegiatan ini digelar untuk membantu korban bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Sumatera. Seluruh donasi yang terkumpul dari layanan cukur rambut tersebut akan disalurkan melalui Rumah Zakat.

Verry Bounce selaku Pembina West Borneo Barber Association mengatakan bahwa kegiatan ini melibatkan puluhan kapster dari berbagai barber dan tempat pangkas rambut di Kota Pontianak.

“Semoga dengan ada kegiatan ini bisa mengumpulkan donasi untuk kita berikan bantuan kepada mereka yang terkena musibah,” ujarnya.

Verry menambahkan, bila target donasi pada aksi cukur amal ini belum tercapai, pihaknya akan melanjutkan penggalangan dana di setiap barber melalui QRIS khusus.

“Setiap ada customer yang datang, kita edukasi bahwa kita lagi mengadakan pengalangan dana untuk korban di Sumatera, bekerja sama dengan rumah zakat,” ungkapnya.

Aksi sosial semacam ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, West Borneo Barber Association juga pernah menggelar aksi serupa untuk membantu korban gempa Palu, serta penggalangan dana untuk Palestina.

Kegiatan cukur amal ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Tidak hanya orang dewasa, beberapa anak-anak juga terlihat ikut berpartisipasi.

Sementara itu, Branch Manager Rumah Zakat Kalbar, Asrul Putra Nanda, mengatakan program ini digelar untuk membantu korban bencana di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya.

“Harapan kami, teman-teman barber bisa menginspirasi masyarakat Pontianak untuk turut berbagi. Mereka memberikan layanan pangkas rambut gratis bahkan cukup bayar seikhlasnya,” ujarnya.

Asrul menambahkan, WBBA dan Rumah Zakat Kalbar telah berkolaborasi selama beberapa tahun dalam kegiatan penggalangan dana untuk berbagai bencana.

“Mulai dari bantuan untuk Palestina hingga bencana alam lainnya, kami selalu bersama-sama menggerakkan aksi kemanusiaan,” katanya.

Hingga kini, total dana yang terkumpul dari Pontianak mencapai Rp78 juta, sementara donasi secara daring telah mencapai Rp115 juta.

“Kami mohon doa agar donasi ini terus bertambah. Semoga masyarakat Kalbar terus peduli terhadap saudara-saudara kita di Sumatra,” pungkasnya.

The post Bantu Korban Banjir Sumatera, WBBA-Rumah Zakat Gelar Potong Rambut Bayar Seikhlasnya appeared first on Pontianak Informasi.

Ia menilai dirinya seolah tidak dianggap dalam pengambilan keputusan strategis di pemerintahan.

“Saya kecewa. Sepertinya saya dianggap seperti orang tidak ada,” ujar Krisantus saat dihubungi, Kamis (4/12/2025).

Krisantus menegaskan bahwa sebagai Wakil Gubernur Kalbar, dirinya tidak dimintai pertimbangan oleh Gubernur Ria Norsan terkait penempatan pejabat setara kepala dinas.

Ia menilai bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan satu kesatuan, karena dipilih dalam satu surat suara pada Pemilu.

“Semestinya segala sesuatu dibicarakan bersama. Apalagi yang kita lantik pejabat eselon 2. Tapi beliau tidak melakukan itu. Tidak bicara, tidak chat saya. Ya sudah, saya tidak mau hadir dan saya tidak mau tanggung jawab dalam pelantikan besok,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa tiket undangan pelantikan datang secara mendadak tanpa ada komunikasi sebelumnya.

“Tahu-tahu undangannya datang. Jadi itu yang membuat saya kecewa. Sepertinya saya dianggap seperti orang tidak ada,” tuturnya.

Krisantus menyebut kekecewaannya semakin bertambah saat nama Wakil Gubernur tidak tercantum sebagai tembusan surat pemberitahuan pelantikan pejabat eselon 2 dari BKD.

“Surat pemberitahuan pelantikan dari BKD tidak ada tembusan untuk saya. Tembusan hanya untuk Gubernur dan Sekda Kalbar saja. Ini kan sesuatu yang sangat saya kesalkan,” ujarnya.

Ia meminta Gubernur Ria Norsan bersikap lebih terbuka dan komunikatif, terutama dalam hal-hal penting terkait pemerintahan daerah.

“Pak Wagub mari kita duduk bersama. Kita sudah lama tidak ngopi. Kan bisa ngomong seperti itu. Ini mau ada pelantikan eselon 2. Pak Wagub ada saran dan masukan, kan enak. Tapi ini tidak dilakukan,” tutup Krisantus.

The post Wagub Kalbar Krisantus Kecewa Tak Dilibatkan dalam Seleksi Pejabat Eselon 2 appeared first on Pontianak Informasi.

Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada TK Global Maju, SDN 56 Pontianak Barat, dan SPNF SKB Kota Pontianak pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Ballroom Hotel Ramada, Yogyakarta, Rabu (3/12/2025).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menyebutkan bahwa penghargaan ini selaras dengan upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam memperluas akses pendidikan inklusif dan berkelanjutan.

“Penghargaan ini menjadi indikator bahwa satuan pendidikan kita terus berkomitmen memenuhi standar layanan ramah disabilitas. Kami di Disdikbud akan terus memperkuat pendampingan, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan fasilitas yang menunjang kenyamanan semua peserta didik,” jelasnya.

Sri menyatakan, pihaknya akan mendorong lebih banyak satuan pendidikan untuk menerapkan prinsip inklusivitas. Menurutnya, kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan belajar yang benar-benar adil bagi semua.

“Kami berharap semakin banyak sekolah yang mengikuti jejak ini. Pendidikan inklusif bukan hanya program, tetapi komitmen jangka panjang untuk membentuk generasi yang saling menghargai,” tutupnya.

Sementara itu Bunda PAUD Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie Kamtono, mengatakan penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kota Pontianak dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua anak, tanpa terkecuali.

“Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan. Tiga satuan pendidikan ini telah menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang inklusif bukan hanya wacana, tetapi sudah diwujudkan melalui program, fasilitas, serta sikap yang menghargai keberagaman peserta didik,” ujarnya.

Ia berharap, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pengakuan, tetapi juga mendorong pengembangan kebijakan yang lebih kuat dalam mendukung pendidikan inklusif.

“Untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana prasarana ramah disabilitas, serta penerapan praktik baik di seluruh satuan pendidikan,” imbuhnya.

The post Tiga Sekolah di Pontianak Raih Penghargaan Satpen Ramah Disabilitas Nasional appeared first on Pontianak Informasi.

Skema hukuman baru yang mulai berjalan pada 2026 itu digadang-gadang jadi alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan efektif menggantikan hukuman penjara maupun denda bagi pelanggaran ringan, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023.

Edi menjelaskan, dalam MoU tersebut, pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan kejaksaan dalam mekanisme penanganan dan pembinaan pelaku tindak pidana yang mendapatkan sanksi kerja sosial.

Menurutnya, Penerapan pidana kerja sosial itu akan menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara.

“Terutama bagi pelanggar dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun,” ungkapnya usai menandatangani MoU di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar, Kamis (4/12/2025).

Terkait pengawasan, lanjut Edi, pemerintah daerah akan menyiapkan mekanisme teknis melalui rapat koordinasi lintas OPD. Pengawasan kegiatan kerja sosial, seperti pembersihan lingkungan atau pelatihan pembinaan, akan melibatkan OPD terkait.

“Misalnya Satpol PP dan dinas terkait yang berhubungan dengan fungsi pembinaan,” jelasnya.

Menurutnya, banyak bidang yang memerlukan pendampingan hukum, namun skema collaborative justice ini secara khusus diperuntukkan bagi tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun.

“Mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban juga memungkinkan diterapkan sebagai bagian dari penyelesaian perkara,” tutur Edi.

Wali Kota menyambut baik kerja sama ini dan menilai penerapan pidana kerja sosial dapat menjadi solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

“Melalui MoU ini, pemerintah daerah dan kejaksaan dapat bersinergi dalam pembinaan pelaku tindak pidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” tutupnya.

KUHP baru juga berfokus pada pembinaan narapidana melalui pelatihan keterampilan, serta menekankan prinsip restorative justice (keadilan restoratif) dan rehabilitatif untuk pemulihan dan perbaikan sosial, bukan hanya pembalasan.

The post Pontianak Siap Terapkan Sanksi Kerja Sosial bagi Pelaku Tipiring Mulai 2026 appeared first on Pontianak Informasi.

Program ini dibentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap bantuan, pendampingan, dan konsultasi hukum secara gratis hingga tingkat desa.

Peresmian program itu berlangsung dilaksanakan di Kantor Balai Petitih Kalimantan Barat, Kamis (4/12/2025), yang turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Jonny Pesta Simamora mengatakan Posbakum akan menjadi pintu layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Layanan yang dihadirkan di antaranya informasi hukum, rujukan hukum, serta fasilitasi mediasi.

Seluruh Posbakum ini akan dioperasikan oleh para paralegal desa, masing-masing berjumlah 3–5 orang per pos.

“Untuk mediasi, yang tetap menjadi mediator adalah Kepala Desa, sementara paralegal mengkondisikan prosesnya,” ujar Jonny.

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila suatu persoalan tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, paralegal akan memberikan rujukan ke lembaga yang tepat, seperti Organisasi Bantuan Hukum (OBH), kantor hukum, atau instansi pemerintah terkait.

Secara operasional, paralegal berkantor di kantor desa atau kelurahan, memanfaatkan ruang atau meja layanan yang disediakan pemerintah desa.

“Karena itu kami lakukan pelatihan paralegal agar mereka kompeten melayani masyarakat,” tambah Jonny.

Meski layanan bersifat gratis, Jonny menegaskan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi pungutan liar.

“Ini layanan volunteer dan tidak berbayar. Kalau ada pungutan, itu harus langsung dikoreksi. Kemenkumham melakukan pengawasan organisasi, tapi masyarakat juga harus ikut mengawasi,” jelasnya.

Menurutnya, Pembentukan Posbakum desa dinilai sebagai terobosan penting untuk memperluas akses bantuan hukum di wilayah pedesaan hingga pelosok Kalbar.

“Kita ingin memastikan setiap warga, terutama yang tidak mampu, mendapatkan akses keadilan sejak dari desa,” tutup Jonny.

The post Kemenkumham Kalbar Luncurkan 2.145 Posbakum Desa, Layanan Hukum Gratis untuk Warga appeared first on Pontianak Informasi.

Para pejabat yang dilantik menempati berbagai posisi kepala dinas, badan, serta biro yang dinilai memiliki peran vital dalam pemerintahan daerah.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa pelantikan terhadap 26 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar telah dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, rotasi atau rolling jabatan itu dilakukan untuk penyegaran dalam pemerintahan.

“ini rolling, jadi seluruhnya penjabat eslon II atau jabatan tinggi pratama. Seluruhnya di rolling dari A ke B. Tidak ada yang promosi. Rolling ini untuk penyegaran lingkungan pegawai tinggi pratama jadi istilahnya, tidak terus berada di satu tempat, mungkin di tempat baru bisa lebih optimal,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Wakil Gubernur, Krisantus Kurniawan terkait ketidakdilibatkan dalam proses penunjukan pejabat eselon II, Ria Norsan memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai prosedur dan transparan.

“Sudah saya sampaikan, prosedurnya adalah job fit, mereka dinilai semuanya oleh pansel yang terdiir dari akademisi, dari BKP provinsi,” jelasnya.

Ia menerangkan, setelah panitia seleksi terbentuk, seluruh pejabat tinggi pratama menjalani job fit untuk menilai kesesuaian kompetensi dengan jabatan. Hasil penilaian kemudian menjadi dasar dalam menentukan posisi pejabat.

“Karena ini rolling, maka dipindahkan. Ada yang tetap, ada yang dipindah. Yang tetap itu biasanya karena belum lima tahun atau sudah lima tahun di posisinya,” kata Ria Norsan.

Menurutnya, proses ini mengikuti aturan pemerintah yang merujuk pada Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

“Semua sesuai prosedur dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN,” tambahnya.

Ia menambahkan, para pejabat yang baru dilantik akan dipantau selama enam bulan. Bila dianggap tidak sesuai dengan posisi barunya, rotasi akan dilakukan kembali.

“enam bulan akan kita job fit kembali. Kalau dalam kurun waktu itu tidak sesuai atau kurang optimal, ya kita putar lagi,” tegasnya.

Kepada seluruh ASN, Norsan berpesan agar tidak memilih-milih jabatan. Mereka diminta siap ditempatkan di manapun.

“Tidak boleh ada pikiran tempat basah atau kering. Kalau mau basah, saya taruh di pengairan semua,” tukasnya.

The post Ria Norsan Tegaskan Pelantikan Pejabat Eselon II Sudah Sesuai Prosedur appeared first on Pontianak Informasi.