Sumber : Redaksi Satu
PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, Lokal – Ratusan mahasiswa Universitas Panca Bhakti (UPB) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa, 2 September 2025. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi DPR, serta menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan.
Aksi yang dipimpin oleh Marcel, Ketua BEM Fakultas Hukum UPB, berlangsung dengan membawa bendera kampus, spanduk, serta banner berisi kritik dan aspirasi.
Rilis tuntutan tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, bersama anggota dewan lainnya.
Dalam orasinya, Marcel menegaskan bahwa kedatangan mereka ke DPRD bertujuan menyuarakan keresahan masyarakat. Menurutnya, kebijakan kenaikan tunjangan DPR dan pajak di berbagai sektor justru melukai rasa keadilan publik, terlebih di tengah kondisi ekonomi sulit dan gelombang PHK.
“Anehnya lagi, RUU Perampasan Aset sampai hari ini belum disahkan. Saat ini, kepentingan rakyat tidak dipedulikan lagi. Pajak di mana-mana naik. Apakah ini ketidakadilan? Tanya Marcel saat menyampaikan orasinya, ini adalah ketidakadilan kawan, kita harus perjuangkan dan suarakan Kawan-kawan,” ujarnya.
Senada, Danis, mahasiswa Fakultas Hukum UPB, menyoroti ketimpangan pembangunan. Menurutnya, meskipun Indonesia sudah merdeka 80 tahun, infrastruktur dan fasilitas pendidikan masih belum merata hingga wilayah pelosok dan perbatasan.
“Tolak Kenaikan tunjangan DPR, Reformasi DPR,” tegasnya.
Marcel kemudian membacakan poin-poin tuntutan aksi, yang mencakup:
Menolak tegas kenaikan tunjangan dan gaji DPR.
Reformasi DPR, dengan rincian:
a. Audit transparan oleh lembaga independen terhadap anggaran DPR senilai Rp9,9 triliun per tahun.
b. Laporan penyerapan anggaran secara berkala kepada masyarakat.
c. Efisiensi anggaran dan pengurangan jumlah anggota DPR, dengan memangkas pos-pos yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat.
d. Menolak mantan narapidana menjadi anggota DPR maupun BUMN.
e. Menghapus perlakuan istimewa bagi anggota DPR, seperti:
PPH 21 ditanggung APBN.
Sistem pengawalan khusus.
Fasilitas transportasi, cukup dengan transportasi umum gratis.
Pensiun seumur hidup meski hanya menjabat satu periode.
Tuntutan lainnya adalah:
Mendesak KPK untuk meninjau dan memeriksa setiap anggota DPR.
Menuntut DPR menyiarkan secara langsung sidang dan rapat agar transparan bagi publik.
Meminta pemerintah mengkaji ulang dan mengevaluasi kinerja Satgas PKH yang dinilai merugikan masyarakat.
Mendesak pemerataan fasilitas pendidikan dan pemberian gaji layak bagi guru.
Mendesak segera disahkannya RUU Perampasan Aset.
Mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Menolak RUU TNI.
Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, yang menerima langsung aspirasi mahasiswa, berkomitmen untuk menyalurkan tuntutan tersebut kepada pihak terkait di tingkat pusat.
“Aspirasi yang disampaikan oleh adek-adek mahasiswa ini akan kita sampaikan dan kita kawal ke Menteri Keuangan dan DPR RI serta akan kami tembuskan ke KPK di Pusat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Aloysius juga menyampaikan belasungkawa atas insiden yang menewaskan sejumlah orang saat penyampaian aspirasi, serta mengapresiasi aparat keamanan yang menjaga ketertiban jalannya aksi.
Setelah menyerahkan dokumen tuntutan yang ditandatangani langsung oleh perwakilan mahasiswa dan Ketua DPRD, massa kemudian membersihkan area gedung DPRD sebelum membubarkan diri dengan tertib.
