Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar. (Dok. Istimewa)
PONTIANAK INFORMASI, PONTIANAK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, menyoroti rencana pemerintah terkait Sistem Pengelolaan Limbah Skala Kota (SPALD). Zulfydar mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut Zulfydar, meskipun sudah ada lokasi yang ditentukan untuk SPALD, perlu dilakukan kajian mendalam agar masyarakat tidak dirugikan dan tidak dikenakan biaya tambahan yang dapat meningkatkan tingkat biaya hidup di Kota Pontianak. Ia menyatakan keprihatinannya terkait kemungkinan adanya biaya baru yang harus ditanggung oleh masyarakat terhubung ke SPALD, serupa dengan pembayaran layanan air PDAM.
“Jangan sampai ada biaya baru lagi yang menimbulkan biaya hidup di Kota Pontianak itu kedepannya semakin tinggi. Saya minta ada kajian-kajiannya secara terbuka dan dapat diuji oleh semua pihak,” tegas Zulfydar.
Zulfydar juga menyoroti infrastruktur SPALD yang memerlukan jalur khusus dan pembongkaran untuk menghubungkan stasiun penerima dan penghubung titik-titiknya. Meskipun mengakui potensi SPALD untuk menghasilkan energi terbarukan dari limbah, Zulfydar menekankan perlunya kajian mendalam terhadap dampak sosial dan kesehatan masyarakat.
Zulfydar mengingatkan bahwa pengelolaan limbah dengan sistem SPALD seharusnya tidak menambah masalah, melainkan memecahkan masalah. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan kajian mendalam, melibatkan ahli lingkungan, ekonomi, dan berbagai pihak terkait sebelum melaksanakan proyek tersebut.
Dalam konteks ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Sidiq Handanu, menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak sudah menyiapkan lahan untuk SPALD di RPH Nipah Kuning dan Martapura. Namun zulfydar menekankan pentingnya keterlibatan para ahli dan terbuka kepada masyarakat agar masyarakat dapat mendukung program ini. (ad)
