Sujiwo. (Ist)
Oleh: Dr. Erdi, M.Si & Yustinus Rudiyanto, S.Pd., M.Pd., M.Sos
Dosen FISIP Universitas Tanjungpura
_________________________________
Paruh tahun 2025 menjadi periode penuh keprihatinan bagi dunia pendidikan, khususnya di Kalimantan Barat. Sebuah kasus memilukan mencuat dari MTs Al-Raudhatul Islamiyah, ketika seorang siswa dilaporkan menjadi korban perundungan (bullying) oleh oknum guru pada 14 Juli 2025.
Dalam cuplikan video yang tersebar luas melalui WhatsApp hingga viral di berbagai platform media sosial, terlihat jelas oknum tersebut menyatakan bahwa salah satu siswanya harus turun kelas karena belum membayar uang LKS. Belakangan terungkap, siswa yang dimaksud memiliki tunggakan sebesar Rp350.000,00 yang harus dibayarkan saat pengambilan rapor.
Peristiwa ini mengguncang rasa kemanusiaan dan keadilan, terlebih karena terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman untuk membina dan membangun karakter generasi penerus bangsa. Di tengah gelombang kekecewaan dan kemarahan publik, sosok Bupati Kubu Raya, Sujiwo, S.E., M.Sos—yang akrab disapa Pak Jiwo—tampil sebagai pemimpin yang sigap, berpihak, dan tidak bersembunyi di balik prosedur birokrasi.
Sejak kabar tersebut mencuat ke ruang publik, Bupati Sujiwo langsung memerintahkan jajarannya, termasuk Dinas Pendidikan dan pihak terkait, untuk melakukan investigasi mendalam. Ia juga menginstruksikan agar pendampingan psikologis segera diberikan kepada korban dan keluarganya.
Tidak berhenti di situ, Bupati Sujiwo menggelar pertemuan terbuka bersama tokoh masyarakat, pihak sekolah, serta perwakilan orang tua siswa. Ia bahkan menyambangi langsung kediaman siswa tersebut di Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, pada Rabu, 23 Juli 2025. Lebih dari sekadar respons simbolik, Sujiwo menanggung seluruh biaya pendidikan siswa korban perundungan dan menyerahkan bantuan dana pribadi sebesar Rp15.900.000,00 kepada pihak madrasah untuk melunasi seluruh tunggakan siswa di MTs tersebut, yang diketahui berjumlah 106 orang.
Langkah ini mengantarkan Sujiwo mendapat julukan dari masyarakat sebagai “bupati pelindung dan pengayom rakyat.”
Kasus tersebut diharapkan menjadi titik tolak pembenahan sistem pendidikan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Sikap cepat dan tegas Bupati Sujiwo merupakan bentuk nyata benteng perlindungan bagi rakyat kecil. Ia berdiri di barisan rakyat, bukan di balik meja kekuasaan. Ia hadir bukan semata sebagai pejabat, melainkan sebagai pelindung dan pembela hak-hak warga, terutama anak-anak sebagai simbol masa depan daerah.
Perundungan di lingkungan sekolah bukan sekadar persoalan perilaku individu, melainkan juga mencerminkan krisis nilai dan kegagalan sistem pengawasan. Langkah-langkah yang diambil Bupati Sujiwo mencerminkan prinsip kepemimpinan progresif dan berpihak pada keadilan sosial. Ia memahami bahwa anak-anak bukan sekadar angka dalam statistik pendidikan, melainkan jiwa-jiwa muda yang harus dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikis.
Di saat banyak pemimpin memilih aman dan bungkam dalam isu sensitif, Bupati Sujiwo justru tampil berani mengambil sikap. Dalam dirinya, kita melihat wajah kepemimpinan yang dibutuhkan rakyat hari ini: pemimpin yang tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga menegakkan keadilan dengan hati nurani.
Kasus ini semoga menjadi pembelajaran kolektif bagi seluruh sektor publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan umum lainnya. Lebih dari itu, keberanian dan kepekaan Bupati Sujiwo diharapkan menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain di Indonesia, bahwa menjadi pemimpin berarti menjadi benteng perlindungan rakyat—terutama bagi mereka yang lemah dan tak berdaya.
Bagi Sujiwo, kekuasaan sejatinya bukan alat untuk menjaga jarak dengan rakyat, melainkan sarana untuk mendekap mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Ketika anak-anak bangsa tak lagi merasa aman di sekolah dan suara rakyat kecil teredam di lorong-lorong kebijakan, maka pemimpin sejati adalah mereka yang turun tangan sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Model ini dikenal sebagai excellence in leadership.
Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin seperti Bupati Sujiwo—pemimpin yang tidak sekadar hadir dalam seremoni dan pidato, tetapi juga hadir dalam luka dan tangis warga. Pemimpin hebat bukan pencari panggung semata, melainkan sosok yang mampu menciptakan ruang keadilan, mendobrak prosedur birokrasi yang tidak esensial, dan berdiri di barisan terdepan membela rakyat.
Pemimpin sejati adalah mereka yang berani berkata:
“Saya hadir untuk rakyat. Saya adalah benteng perlindungan mereka.”
Catatan Redaksi
Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di Harian Pontianak Post, halaman dua kolom opini, edisi Sabtu, 3 Januari 2026.
Referensi
Kouzes, James M., & Posner, Barry Z. (2011). Credibility: How Leaders Gain and Lose It; Why People Demand It. Jossey-Bass.
Ross, Rendy L. (1988). Government and the Private Sector: Who Should Do What? Crane Russak and Company, New York.
Thomas, Mark A. (2006). Gurus on Leadership. Thorogood.
White, John. (1986). Excellence in Leadership: Reaching Goals with Prayer, Courage and Determination. InterVarsity Press.
