Ilustrasi perdagangan orang. (Kompas.id)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin mendorong pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat. Lewat kebijakan itu, diyakini persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bisa diminimalisir.
“Persoalan TPPO bermula dari lapangan kerja yang sulit yang akhirnya menyebabkan pengangguran,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, karena desakan ekonomi itu akhirnya mereka berusaha mencari pekerjaan. Sehingga kebutuhan hidup dipenuhi meski harus bekerja di luar negeri.
“Pencari kerja tentu tidak mau menganggur dan miskin. Maka, alternatif bagi kelompok ini berkerja di luar negeri,” jelasnya.
Sementara melihat kondisi Kalbar, berbatasan langsung dengan Malaysia. Dengan demikian mempermudah akses menjadi pekerja migran di negara tetangga.
Heri mengatakan, pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus TPPO ini adalah negara. Apalagi devisa yang dihasilkan PMI cukup besar.
“Maka untuk menghentikan mesti ada kebijakan yang tegas dari negara. Pemda seharusnya membuka lapangan kerja yang luas agar. Agar masyarakatnya tidak bekerja di luar negeri,” pungkasnya. (ap)
