PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur mengutarakan pihaknya akan memberikan evaluasi terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)dinas-di Pemprov Kalbar selama periode tahun 2022.
Evaluasi tersebut dimaksudkan sebagai bahan masukan dan perbaikan, agar program-program tahun 2023 mendatang lebih terserap maksimal, efisien, tepat sasaran dan lebih berkualitas.
“Tetap ada hasil evaluasi dalam penyerapan anggaran selama tahun 2022. Ini upaya kita (DPRD) membantu Pemprov Kalbar dalam menyukseskan program-program kerja kepala daerah berikutnya,” katanya, kemarin.
Dia mengatakan, nantinya akan ada laporan sampai akhir tahun 2022 berkaitan dengan kegiatan selama tahun anggaran tersebut. Tentunya DPRD akan melihat perkembangan segala kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh dinas teknis di Pemprov.
“DPRD pasti sudah menyiapkan tim sendiri. Harapannya jelas, program-program tahun 2022 harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Prabasa mengutarakan, Gubernur Kalbar bersama DPRD Kalbar sempat membahas perkembangan program-program pemerintah dengan alot. Bahkan niat baik Gubernur Kalbar dijabarkan dalam rapat kerja bersama. Salah satunya fungsi pengawasan dan evaluasi untuk mengingatkan kepada eksekutif soal ketepatan waktu serapan anggaran.
Terlebih sambung, Prabasa tahun 2023 adalah tahun terakhir pemerintahan Midji-Norsan sebelum Plt Gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat.
“Kepala daerah selalu mengingatkan kepada dinas-dinas teknisnya, agar lebih awal dalam proses, kegiatan dan program-program infrastruktur di Kalbar. Ini dimaksudkan agar serapan lebih tepat sasaran, juga kualitas terjaga dan lebih bagus lagi,” katanya.
Prabasa mengatakan, kepala daerah mendukung penuh dinas teknis atau SKPD terkait untuk membangun serapan anggaran yang akuntabel dan transparan di tahun 2023. SKPD juga diingatkan tetap fokus pada tahun depan apalagi dapat menggeber pelaksanaan pekerjaan lebih awal antara bulan April sampai Mei 2023.
“Gubernur Kalbar selalu mengingatkan ke dinas-dinas teknisnya kenapa lama. Harus lebih awal pada tahun depan,” katanya.
Selama ini memang tidak dipungkiri pengerjaan program-program fisik kerap dikerjakan di akhir, baik di akhir tahun atau akhir bulan mendekati musim-musim cuaca yang tidak bersahabat. Atas hal ini, DPRD Kalbar bahkan sering melakukan evaluasi dan monitoring. Dampaknya program kerja juga dikebut cepat. Waktu-waktu tersebut berhubungan dengan musim penghujan, banjir dan bencana lain.
“Kami coba terus beri masukan, agar pengerjaan diubah waktunya lebih awal. Hasilnya bakal lebih memuaskan dan banyak waktu untuk mengevaluasi. Ini juga untuk menjaga kualitas produk pekerjaan lebih baik,” tutupnya.