Ilustrasi DBD di Kalbar
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Masalah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Barat masih merupakan permasalahan yang belum terselesaikan. DPRD Kalbar menekankan pentingnya pencegahan dan penanganan yang memadai, serta meminta pemerintah provinsi, melalui dinas kesehatan, untuk mengambil langkah-langkah yang efektif.
Juru bicara Gerindra menyatakan bahwa pemerintah terkhusus eksekutif harus memperhatikan masalah serius tersebut.
“Eksekutif harus soroti ini. Dinkes mesti melakukan penanganan memadai,” kata juru bicara Gerindra, kemarin.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin, telah menyuarakan harapannya agar pemangku kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota bersikap responsif terhadap masalah DBD. Ia mencatat bahwa jumlah korban yang memerlukan perawatan tidak sebanding dengan ketersediaan kasur atau ruangan di rumah sakit. Akibatnya, RSUD mengalami kesulitan dan kelebihan kapasitas.
Heri juga menyampaikan bahwa banyak warga yang merasa tidak mendapatkan pelayanan yang memadai, terutama mereka yang merupakan peserta BPJS Kesehatan. Padahal, menurutnya, tidak ada hubungan langsung antara status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan pelayanan yang diterima.
Selain itu, Heri menekankan perlunya Pemerintah Provinsi berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi yang maksimal terkait penanganan DBD. Koordinasi yang lebih erat juga dianggap perlu dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penanganan DBD dapat dilaksanakan secara efektif.
