Gedung DPRD Kalbar. (Foto: Dok. DPRD Kalbar)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang tak kunjung terealisasi menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat.
Hal itu mencuat saat penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2023, belum lama ini.
Juru bicara DPRD Kalbar, Rasmidi mengatakan, program itu telah menjadi visi misi gubernur dan wakil gubernur Kalbar periode 2018-2023, Sutarmidji-Norsan.
“Namun gagal dilakukan,” ujarnya. Pemekaran tersebut, juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalbar.
“Ini salah satu janji pemerintah untuk pembentukan Kapuas Raya,” katanya.
Kendati demikian, alasan moratorium dari pemerintah pusat dianggap menyulitkan upaya untuk mendorong pemekaran Kapuas Raya.
Namun di sisi lain, daerah lain di Indonesia justru terjadi pemekaran. Misalnya saja empat provinsi baru di Papu. Yakni Papua Barat, Monokwari, Papua dan Jayapura.
Hal ini, dianggap menjadi sinyal kuat kegagalan janji pemerinta dalam menuntaskan progres pemekaran Kapuas Raya.
“DPRD Kalbar meminta Pj Gubernur melanjutkan negosiasi ke pemerintah pusat,” kata Rasmidi.
Pasalnya, pemekaran wilayah Kalbar Timur diyakini menjadi solusi percepatan dan pemerataan pembangunan.
“Selain itu hal ini adalah impian masyarakat sejak beberapa tahun lalu,” tandasnya. (ap)
