iIlustrasi penyaluran Subsidi dan BLT BBM. (Foto: Dok. PIFA/Freepik johan111)
Berita Lokal, PONTIANAK INFORMASI – Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin berharap ada kajian menyeluruh terkait pemberian subsidi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran.
Menurutnya, yang menjadi masalah saat ini bukan soal mudah tidaknya penyaluran subsidi, namun terkait tepat atau tidaknya sasaran. Sebab, hingga sekarang data nasional dan daerah masih rentan memunculkan persoalan.
“Masyarakat atau siapa mau yang disubsidi akibat dampak kenaikan BBM ini. Tentunya masih bingung. Ini eratan dengan masalah pendataan,” katanya.
Legislator Partai Golkar itu juga mengatakan, bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kebijakannya berada di Kemensos juga harus tersalurkan dengan benar dan tepat. Pasalnya, erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat terdampak kenaikan BBM.
“Dalam rangka menjaga neraca APBN, terpaksa BBM dinaikkan pemeritah pusat. Tapi perlu dijaga pemerintah adalah efek domino kenaikan BBM berupa harga barang dan jasa menjadi beban masyarakat menengah ke bawah,” paparnya.
Kenaikan BBM, ini menurutnya memang harus diikuti dengan pola subsidi yang baik. Lebih tepatnya diarahkan ke orang, bukan lagi barang. Sebab jika diarahkan ke barang akan ada varietas harga yang menjomplang.
“Kita cuma berharap BBM saja yang naik. Jangan sampai gas atau kebutuhan pokok lain. Bisa tambah pusing masyarakat. Mari berdoa supaya tak berat beban hidup,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI Suprayoga Hadi mengatakan pemerintah mendeteksi adanya exclusion error atau salah sasaran dalam penyaluran BLT BBM.
Hadi menjelaskan jumlah exclusion error yang terdeteksi sebanyak 1,3 juta orang. Bantuan ini diberikan dalam rangka kompensasi atas kenaikan harga BBM.
“Untuk menjangkau exclusion error, kemarin kita sudah coba hitung untuk BLT BBM, kompensasi itu ternyata ada sekitar 1,3 juta exclusion error yang terdeteksi,” katanya.
Pemerintah secara total menganggarkan dana Rp12,39 triliun untuk penyaluran BLT BBM Rp600 ribu kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia.
BLT BBM 2022 diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga BBM, mulai dari pertalite, solar, sampai pertamax. Harga BBM di Tanah Air naik sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia. (ap)
