PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menjadi inspektur upacara di peringatan HUT Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia ke-41, di halaman Kantor Perwakilan BPKP Kalbar, Kamis (30/5/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Harisson membacakan amanah dari Kepala BPKP Republik Indonesia. Dirinya mengatakan bahwa BPKP merupakan organisasi yang berkomitmen tinggi dan tulus mengabdikan diri untuk keberhasilan pembangunan negeri.
BPKP telah menempa semua menjadi insan pengawasan yang tangguh, menjalankan pengawalan keuangan dan pembangunan secara independen, bebas kepentingan pribadi, serta mengedepankan akselerasi langkah pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan.
“Semoga dengan semakin matangnya usia, BPKP dapat terus kokoh hadir di berbagai penjuru negeri, demi mengawal sampainya manfaat pembangunan kepada masyarakat”, katanya.
Lembaga BPKP juga tidak hanya diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi keuangan namun berbagai rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan juga membantu penyelesaian berbagai krisis atau masalah pada banyak bidang pembangunan.
Antara lain dalam perbaikan strategi pengentasan kemiskinan, percepatan penyelesaian dan pengendalian biaya infrastruktur prioritas, perbaikan tata kelola komoditas pangan pokok, perbaikan tata kelola industri tambang dan perkebunan, perbaikan kebijakan tata kelola BUMN/BUMD.
“Hingga penguatan kebijakan transisi energi,” ungkapnya.
Selanjutnya, dirinya menyebut bahwa hasil pengawasan BPKP benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan, terutama dalam penyelesaian permasalahan dan pengambilan keputusan sulit, sehingga langkah pembangunan tidak terhambat.
“Berbagai hasil baik dan penguatan _strategic position_ BPKP yang kita capai saat ini, tentunya tidak lepas dari pondasi dan anak tangga yang telah dibangun oleh para senior, punggawa BPKP terdahulu,” ujar Harisson mengakhiri amanah dari Kepala BPKP RI.
Agenda tersebut turut dihadiri langsung Kepala Perwakilan BPKP Kalbar beserta jajarannya, bupati/walikota se-Kalimantan Barat, pimpinan lembaga keuangan dan instansi vertikal lainnya di Kalbar dan beberapa kepala perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalbar. (ap)
