Beras yang dipasok Pemprov Kalbar dari Vietnam dan Thailand. (Dok. Istimewa)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson meninjau pembongkaran beras Bulog impor dari Vietnam dan Thailand di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Rabu (29/11/2023).
Dalam kesempatan itu, Harisson memastikan kebutuhan beras di Kalbar cukup. Kebutuhan beras tersebut sebagai cadangan jika bencana seperti banjir terjadi di musim penghujan.
“Karena El Nino, memang nanti masa panen kita mundur. Mungkin baru panen lagi sekitar bulan April tahun depan. Seperti kita lihat, terus masuk beras-beras dari Vietnam atau Thailand ke Kalbar. Jadi, masyarakat jangan khawatir. Kebutuhan beras kita itu cukup, sampai Natal maupun setelah Natal. Kita pastikan kebutuhan beras di Kalimantan Barat ini cukup,” katanha.
Untuk memenuhi kebutuhan daerah, Pemprov Kalbar mendapat pasokan beras Bulog yang diangkut menggunakan kapal dari Vietnam dan Thailand. Sejak bulan April sampai sekarang ini, sudah ada 9 lapal yang membawa stok beras.
“Sekitar 4.000-6.000 Ton per kapal. Dan hari ini ada 3.900 Ton,” jelasnya.
Harisson juga meminta Bulog memperbanyak rumah pangan atau toko pangan yang menhuplai beras SPHP untuk selanjutnya dijual ke masyarakat. Hal ini dilakukan untuk pengendalian harga beras di pasar saat ini.
“Kalau Beras SPHP ini membanjiri pasar sesuai dengan instruksi presiden, maka akan mempengaruhi harga pasar dan akan menurunkan harga beras di pasaran. Sehingga, masyarakat tidak terbebani dengan harga beras,” terangnya.
Dia menyampaikan, saat ini HET beras diharga Rp11.500 dan Pemprov Kalbar sedang meminta aturan dari pemerintah pusat terkait sanksi harga beras yang dijual di atas HET, kecuali kompensasi dari transportasi.
Di kesempatan yang sama, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalbar, Dedi Aprilyadi, menyampaikan laporan terkait stok beras yang sudah didapatkan dari pemasok di Vietnam dan Thailand ke Kalimantan Barat.
“Beras yang datang ini sudah kapal ke-9. Jadi, total penerimaan Kalbar sebanyak 37.500 ton beras. Insyaaallah, akan kami datangkan lagi dari Vietnam kurang lebih 5.500 ton beras,” ungkapnya.
Kemudian, ia juga mengatakan, Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual beras di atas dari harga HET akan diberikan sanksi.
“Kalau melalui RPK yang menjual SPHP lebih dari HET yang ditentukan oleh pemerintah, sekarang Rp11.500, kita kasih sanksi. Kita tidak akan drop lagi. Mereka, tidak akan kita layani. Ini masih bersifat sementara, sebelum ada sanksi dari pemerintah,” tegas Dedi. (ap)
