Karhutla di Kalbar perlu penanganan serius. (Dok. Istimewa)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Komisi II DPRD Kalbar mendorong peningkatan anggaran di BPBD. Hal ini diperlukan guna penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar lebih maksimal.
“Tahun ini Komisi II menyarankan anggaran di BPBD Kalbar naik signifikan. Sudah kami minta naikkan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandie, kemarin.
Affandie menjelaskan, pihaknya terus mengevaluasi dan menilai kinerja BPBD dalam penanganan karhutla yang terjadi hampir sepanjang tahun terutama di musim kering.
“Kebanyakan di lapangan bukannya dari BPBD. Namun Polda, Polres, TNI, MPA dan warga sekitar. Minimnya anggaran tersebut jadi faktor,” katanya.
Dia mengatakan, anggaran yang dipatok Pemprov Kalbar tahun 2023 hanya Rp6 miliar untuk BPBD Kalbar. Anggaran satu tahun itu selain digunakan untuk penanganan karhutla, juga bencana lainnya.
“Gubernur Kalbar sebelumnya tidak mau menaikkan dengan berbagai pertimbangan. Tapi anggaran 2024, bakal dicoba kembali menaikan anggaran BPBD,” jelasnya.
Affandie menilai anggaran yang hanya Rp6 miliar itu tak akan mampu mengakomodir penanganan karhutla di Kalbar. Belum lagi jika melihat luasan lahan Kalbar dan bencana yang kerap berulang saban tahun.
“Sangat kurang anggarannya. Rp50 miliar saja belum tentu cukup. Apalagi Rp6 miliar untuk bencana seperti karhutla,” jelasnya.
Menurutnya, karhuta mesti jadi perhatian serius semua pihak. Pasalnya, akibat bencana ini sangat merugikan dan mengganggu aktivitas di berbagai bidang. (ap)
