Penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalbar Tahun Anggaran 2024 oleh Pemprov ke DPRD Kalbar. (Dok. PIFA/Andrie P Putra)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pemprov Kalbar menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalbar Tahun Anggaran 2024 ke DPRD Kalbar dalam rapat paripurna, Kamis (20/7/2023).
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalbar, Yuliana, Prabasa Anantatur dan Syarif Amin Muhammad, serta para anggota dewan lainnya.
“Rapat paripurna dibuka dan dihadiri jajaran fraksi dan anggota DPRD. Mendengarkan penyampaian dari pihak eksekutif,” kata Kebing.
Sekda Kalbar, Harisson mengatakan, adapun rencana pendapatan dan pembiayaan daerah yang ditargetkan mencapai Rp6,2 triliun lebih. Tujuan penyusunan KUA-PPAS untuk merumuskan kebijakan terkait target pengeluaran dan pendapatan.
“Baik PAD, transfer dan lain lain, serta merumuskan arah kebijakan,” katanya.
Dia mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,82 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ditargetkan sebesar 70, 98 persen.
Target tingkat pengurang terbuka 4,32 persen. Angka kemiskinan 5,00 sampai 5,30 persen. Adapun rencana pendapatan dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 dengan total APBD ditargetkan Rp6,2 triliun.
“Sementara target pendapatan daerah sebesar Rp6,1 triliun lebih,” ujarnya.
Di sisi lain, rincian pendapatan bersumber PAD yang ditargetkan 3,1 triliun lebih dengan sumber PAD dari pajak daerah 2,7 triliun lebih.
Sementara retribusi daerah ditargetkan Rp10 miliar lebih, pengelolaan kekayaan daerah Rp122 miliar lebih, pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp133 miliar lebih, serta pendapatan transfer pusat Rp2,9 triliun lebih.
“Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp2 miliar lebih,” lanjutnya.
Lanjut Harisson, alokasi belanja ditargetkan Rp6,2 triliun lebih terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3,8 triliun, belanja pegawai Rp1,8 triliun, belanja barang dan jasa Rp1,5 triliun dan hibah Rp438 miliar.
Untuk belanja bantuan sosial Rp18 juta, belanja modal Rp1,2 triliun, belanja modal gedung dan bangunan Rp355 miliar, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp437 miliar.
Terakhit belanja modal aset tetap lainnya Rp18 miliar, belanja modal aset lainnya Rp2,2miliar, belanja tak terduga Rp30 miliar dan belanja transfer Rp1,3 triliun. (ap)
