Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sampaikan target penurunan stunting Pontianak. (Dok. Prokopim Pemkot Pontianak)
PONTIANAK INFORMASI, PONTIANAK – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo memuji Kota Pontianak yang berhasil menurunkan angka stunting, dari awalnya di angka 24,4 persen tahun 2021, turun menjadi 19,7 persen di tahun 2022.
“Kota Pontianak ini luar biasa karena sekarang sudah mencapai 19 persen dan Pak Wali Kota optimis akhir tahun ini mendekati angka 14 persen. Akhir tahun 2024 diharapkan bisa lebih rendah lagi sehingga Pontianak bisa menjadi best practice atau percontohan bagi daerah lainnya,” ujarnya usai rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pontianak di Hotel Harris Pontianak, Sabtu (9/9/2023).
Kemudian, lanjutnya, khusus Provinsi Kalbar, pihaknya ingin mendorong supaya angka stunting bergeser menjadi 20 persen. Menurutnya, saat ini angka stunting di Kalbar 27 persen berdasarkan data 2022 akhir.
“Kita lihat nanti di akhir 2023 ini, harapan saya mendekati 20 persen lah dari 27 persen atau bahkan lebih rendah. Makanya kita dorong betul agar Kalbar harus di bawah 20 persen,” ucapnya.
Sebagai upaya agar tidak muncul stunting baru maka harus dilakukan pencegahan. Ia tidak ingin upaya yang dilakukan hanya terfokus pada anak-anak stunting, sementara calon pengantin dan ibu-ibu hamil juga penting dalam mencegah terjadinya stunting.
“Padahal orang yang menikah itu hampir 80 persen hamil di tahun pertama,” sebutnya.
Stunting perlu menjadi perhatian semua pihak. Jika strateginya tidak cerdas maka akan kedodoran dan stunting baru akan lahir terus karena hanya memperhatikan kasus paparan stunting, namun yang belum lahir tidak dipikirkan.
“Saya berharap kalau bisa mencegah lahirnya stunting baru,” imbuhnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi serta melibatkan seluruh stakeholder yang ada.
Upaya itu antara lain turun langsung ke lapangan mendata kondisi stunting, memberikan bantuan makanan sehat dan bergizi serta upaya lainnya untuk mencegah stunting. Selain itu, PKK, puskesmas dan posyandu hingga pada tingkat RT/RW dikerahkan supaya aktif dalam menangani stunting.
“Target kita di tahun 2023 ini angka stunting di bawah 14 persen,”
Edi menambahkan, kondisi demikian menjadi tantangan pihaknya sebagaimana sejak dicanangkannya program penanganan stunting. Pihaknya pun berkoordinasi dengan stakeholder untuk terjun langsung ke lapangan dalam rangka mendata terutama anak-anak balita dan ibu hamil sebagai langkah jemput bola.
“Penanganan stunting memang dimulai dari ibu hamil sebab stunting mulai terjadi ketika janin masih dalam kandungan yang disebabkan asupan makanan selama kehamilan kurang bergizi,” ungkapnya.
Namun diakuinya bahwa masih menjadi persoalan yang dihadapi adalah calon pengantin dan ibu hamil masih enggan memeriksakan dirinya di fasilitas kesehatan yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak supaya stunting dapat dicegah sedini mungkin.
“Mudah-mudahan koordinasi antara Pemkot Pontianak dengan BKKBN bisa terus ditingkatkan karena Pontianak sebagai barometer Provinsi Kalbar. Zero stunting Kota Pontianak akan berdampak pada kondisi nilai stunting di Kalbar,” kata Edi. (rs)
