Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar)
PONTIANAK INFORMASI, NASIONAL – Pemerintah akan menghapus sejumlah program bantuan sosial (bansos) di 2023. Namun, anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos)gan sosial tetap dikucurkan.
Kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan agar anggaran perlinsos yang disiapkan Rp 476 triliun itu tak dikorupsi.
“Saya senang semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi ya Bu (Risma) ya dalam hal ini,” pintanya saat meninjau Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Malang, seperti kutip dari kanal YouTube Kementerian Keuangan, Jumat (20/1/2023).
Sebelumnya Sri Mulyani menerangkan, bansos yang dihapus diantaranya bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
“Tahun lalu ada bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah, bantuan pedagang kaki lima itu nanti diredesain tergantung kementerian-kementerian dan lembaga,” terangnya.
Menkeu menambahkan, bansos tersebut dihapus lantaran sudah tak relevan lagi dengan permasalahan yang ada di tahun ini. Mulai dari meredanya pandemi COVID-19 hingga turunnya harga jual minyak goreng di pasaran.
Sri Mulyani menyebut, pada tahun 2022 kemarin situasinya memang masih pandemi dan ada guncangan-guncangan seperti harga minyak goreng naik.
“Jadi ada beberapa anggaran 2022 yang tidak diteruskan,” imbuhnya. (yd)
