Berita Nasional, PONTIANAK INFORMASI – Bonge ditawari oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjadi duta kejaksaan. Ia ditugaskan mengimbau masyarakat untuk setop membuang sampah sembarangan.
Remaja Bojong Gede yang ikut mempopulerkan Citayam Fashion Week (CFW) di Dukuh Atas itu ditawari langsung oleh pegawai Kejagung.
Tampak dalam sebuah video yang diunggah Instagram @kejaksaan.ri pada Jumat (29/7) lalu itu, Bonge ditanyai soal rencana pembubaran CFW dan pesan usai dirinya viral.
“Kita setuju loh di sini dijadikan event masyarakat, tapi yang penting satu, kamu sanggup nggak dukung supaya satu, nggak ada pelanggaran Perda. Enggak ada yang buang sampah sembarangan,” ucapnya, dikutip dari video tersebut.
“Pesen kamu ke temen-temen apa sih?” tanya pegawai Kejagung
Bonge pun menjawab agar para peserta CFW menjaga kebersihan di area event. Dia juga berpesan agar mereka patuh akan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker saat eventnya berlangsung.
“Jaga kebersihan aja, jangan buang sampah sembarangan, jangan lupa pakai masker,” ujarnya.
Kemudian, pegawai tersebut juga menanyakan soal pemasukan Bonge setelah menjadi viral, karena dia yakin banyak yang memberi Bonge uang usai viral. Pegawai itu mengatakan, pihaknya juga akan memberi uang asalkan Bonge mau menjadi Duta Kejaksaan.
Bonge lalu menerima tawaran itu sambil cengengesan.
“Nge sekarang lu udah banyak fans, banyak artis yang ngasih duit ke kamu, bener nggak sih Nge?” tanya pegawai itu lagi.
“Alhamdulillah, Pak,” jawab Bonge.
“Kami juga mau ngasih duit ke kamu Nge, tapi harus jadi Duta Kejaksaan,” tambah pegawai Kejagung itu.
“Bisa, Insya Allah,” kata Bonge.
Namun, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengkonfirmasi bahwa tawaran itu hanya spontanitas anak buahnya.
Ketut menambahkan, pihaknya mendukung aktivitas Bonge dkk. Menurut dia, kreativitas mereka tidak boleh dimatikan.
“Hanya spontanitas dan kreativitas anak anak saja. Kebetulan lagi viral, anak anak turun untuk mendukung kreativitas anak anak jangan sampai dimatikan kita dukung asal jangan ada pelanggaran hukum,” tegasnya, mengutip CNNIndonesia.com, Sabtu (30/7).