Berita Nasional, PONTIANAK INFORMASI – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini akan terus dipercepat dan diprioritaskan bagi daerah yang jauh dari ibu kota. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat meninjau dan menyerahkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) kepada para penerima manfaat, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (28/9/2022) pagi.
Untuk memastikannya, Presiden Jokowi akan mengecek secara langsung penyaluran bantuan tersebut.
“Ini akan terus dipercepat oleh Bu Menteri [Ketenagakerjaan], utamanya yang jauh-jauh dari ibu kota. Juga saya akan pantau, tidak semuanya, tapi ya yang akan saya cek satu per satu,” ujar Presiden di Ternate, dikutip dari laman Setkab RI (28/9).
Presiden mengatakan bahwa hingga saat ini penyaluran BSU di Indonesia sudah mencapai 48,34 persen atau sekitar 7,77 juta penerima manfaat. Presiden pun optimistis penyaluran bantuan dapat selesai sesuai target yang ada.
“Selesai pasti, akhir tahun pasti selesai. Insyaallah ya,” pungkasnya, kemarin saat meninjau penyerahan bantuan sosial (bansos) di Kantor Pos Baubau, Sulawesi Tenggara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menjaga kecepatan penyaluran BSU.
“Setiap minggu kami akan [salurkan] bertahap. Ini setiap minggu Rp1-2 juta, insyaallah dalam kurun satu bulan mungkin Pak Presiden, kita sudah bisa selesaikan,” katanya, kemarin.
Presiden Jokowi menambahakan, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) telah mencapai 96,6 persen.
“Sudah [disalurkan] di 508 kabupaten dan kota. Ini juga sudah hampir 20 juta [penerima], sudah 19.955.471 penerima,” katanya.
Presiden pun berharap bantuan sosial ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional.
“Kita harapkan dengan ini daya beli, konsumsi masyarakat, semuanya bisa terangkat lebih baik dan itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro, yang kita inginkan,” pungkasnya. Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda ini, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.