PONTIANAK INFORMASI, NASIONAL – Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Kamis (6/4/2023). Harta kekayaan bupati yang sempat mengancam akan bergabung dengan Malaysia dan angkat senjata ini fantastis, punya 73 jenis tanah dan bangunan yang nilainya miliarah rupiah.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 29 Maret 2022 untuk periode 2021, harta kekayaan Adil mencapai Rp 4,7 miliar atau tepatnya Rp 4.785.577.310.
Melansir CNBC Indonesia, Minggu (9/4), harta kekayaannya terdiri dari 73 jenis tanah dan bangunan berstatus hasil sendiri berada di sejumlah wilayah Kepulauan Meranti dan daerah lain di Provinsi Riau. Total harga tanah dan bangunan tersebut adalah Rp 4.317.400.00
Kemudian, Adil juga memiliki 5 alat transportasi dan mesin berupa motor dengan nilai Rp 174.000.000, lalu harta kas dan setara kas sebanyak Rp 244.177.310. Adil tercatat tak memiliki utang.
Adil diciduk KPK bersama 27 orang lainnya yang diduga melakukan tiga tindak pidana korupsi, mulai dari menerima suap, memotong anggaran, hingga menyuap.
Adil tiba di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, pada Sabtu (8/4/2023) dini hari WIB. Dia menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh warga Kepulauan Meranti.
“Saya mengucapkan mohon maaf kepada seluruh warga Kepulauan Meranti atas kekhilafan saya,” ungkapnya, Sabtu (8/4/2023), dikutip dari CNBC Indonesia.
KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai yang jumlahnya sementara masih dihitung.
“Untuk bukti uang sementara kami pastikan tim juga mengamankannya. Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada CNBC Indonesia.
Seperti diketahui sebelumnya, Bupati Meranti M Adil sempat menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan. Ia juga sempat mengancam angkat kaki dari Indonesia dan berpindah ke negeri tetangga hingga angkat senjata.
Kritik keras dengan kata iblis itu disampaikannya kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, pada Kamis (9/12/2022) lalu.
Adil mempertanyakan bagaimana bisa pendapatan dari tambang minyak di Meranti bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang.
“Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah,” tegas Adil, pada bulan Desember 2022 lalu, dikutip PU dari CNN Indonesia.
“Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin,” tandas Adil. (yd)