Berita Nasional, PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah memastikan bahwa program konversi kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik induksi tidak akan diberlakukan pada tahun 2022. Apakah masyarakat sudah siap dengan program tersebut?
“Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan, sekali lagi pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya yang didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, pada Jumat (23/09/2022), dikutip dari laman Setkab RI.
Realisasi program tersebut tampaknya belum siap diterima masyarakat Indonesia lantaran sudah terbiasa menggunakan kompor LPG. Kesiapan program ini tengah dibahas bersama DPR RI.
Anggaran program tersebut juga belum di setujui oleh Wakil Rakyat di Gedung Senayan, Jakarta.
“Dapat dipastikan bahwa program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” tegas Menko Airlangga.
Untuk itu, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah masih terus memantau dan menghargai masukan dari masyarakat termasuk juga memonitor pemberitaan di media. Kemudian, Pemerintah juga telah melihat langsung kondisi di lapangan terkait dengan konversi dari kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi.
Airlangga menjelaskan bahwa rogram kompor listrik induksi saat ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300 ribu unit yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo, Jawa Tengah.
“Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan,” tambah dia.
Menutup keterangannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan kepentingan masyarakat dalam program konversi ini. Dia mengatakan Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta menyosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan. (yd)
