Foto: Detik.com
PONTIANAK INFORMASI, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh korban banjir di ibu kota dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Pramono saat meninjau penanganan banjir di Kawasan Jakarta Utara pada Selasa (27/1/2026), sekaligus menegaskan komitmen Pemprov untuk menjamin akses pengobatan bagi warga terdampak tanpa membedakan status BPJS maupun non‑BPJS.
Pramono menyebut bahwa seluruh puskesmas dan rumah sakit daerah di Jakarta siap memberikan layanan gratis bagi warga yang terdampak banjir. “Untuk yang terdampak banjir kalau di Jakarta semuanya gratis. Karena semuanya bisa di ini di puskesmas yang ada di Jakarta 44, kemudian pembantu puskesmas 292 dan rumah sakit juga 31, semuanya kalau ada korban terdampak banjir maka kami gratiskan,” kata Pramono.
Pemprov DKI mengerahkan 44 puskesmas, 292 puskesmas pembantu, dan 31 rumah sakit daerah untuk melayani masyarakat terdampak banjir tanpa biaya. Warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat banjir, seperti infeksi kulit, diare, atau gejala penyakit pasca‑banjir lainnya, dapat langsung mendatangi faskes terdekat tanpa dikenakan biaya administrasi atau pemeriksaan.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi penyakit leptospirosis atau yang dikenal sebagai “kencing tikus”. Ia menyatakan bahwa kasus leptospirosis di Jakarta belum ditemukan, tetapi Pemprov siap melakukan langkah pencegahan jika terjadi peningkatan risiko. Warga diminta menghindari kontak langsung dengan air banjir, menggunakan alas kaki, serta segera berobat bila muncul gejala demam tinggi, nyeri otot, atau kelelahan berat setelah terpapar air banjir.
Selain layanan gratis, Pramono menekankan pentingnya pelayanan yang humanis di seluruh rumah sakit di Jakarta. Ia meminta seluruh RS di Jakarta tidak membeda‑bedakan pasien BPJS dan non‑BPJS, serta meningkatkan “hospitality” atau keramahan dalam pelayanan medis. “Saya sampaikan ke Kepala Dinas, yang harus diubah, yang paling utama seperti yang dikatakan Prof Dante (Wakil Menteri Kesehatan) tadi, dalam semua tingkatan termasuk BPJS maupun non‑BPJS, hospitality,” kata Pramono.
Langkah ini menjadi bagian dari respons komprehensif Pemprov DKI terhadap banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta akibat hujan deras dan cuaca ekstrem. Pemerintah juga terus memantau titik‑titik genangan, normalisasi sungai, dan penyiapan anggaran antisipasi banjir agar penanganan darurat, termasuk layanan kesehatan, dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Dengan kebijakan pengobatan gratis bagi korban banjir, Pemprov DKI berharap warga tidak ragu mencari pertolongan medis dan risiko penyakit pasca‑banjir dapat ditekan secara signifikan. Pramono menegaskan bahwa Jakarta harus hadir di tengah masyarakat saat bencana, baik melalui penanganan genangan maupun jaminan akses kesehatan yang cepat, mudah, dan tanpa biaya bagi warga terdampak.
