PONTIANAK INFORMASI, NASIONAL – Salah satu teman kuliah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Robertus Sugito (64) ikut menanggapi gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang digunakannya saat mendaftar Pilpres periode 2019-2014. Sugito merupakan teman satu angkatan Jokowi semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, angkatan 1980.
Jokowi dan Sugito aktif adalah anggota aktif Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Silvagama UGM. Keduanya pernah bersama-sama melakukan ekspedisi pendakian Gunung Kerinci tahun 1983 silam.
“Ini kami dengan teman-teman kuliah angkatan Pak Jokowi itu ada komitmen nggak usah menanggapi, karena kalau kita menanggapi, kita terpancing. Mereka memang mencari itu,” kata Gito, sapaan akrabnya, Rabu (12/10/2022), dikutip dari detikJateng.
Namun, Gito tetap menginginkan agar gugatan yang sudah dilayangkan itu tetap dilanjutkan. Hal ini untuk membuktikan keahlian ijazah Presiden Jokowi.
“Kita kan mengharapkan supaya pengadilan yang gugatan itu biar berlanjut biar nanti hasilnya dunia akan tahu sendiri,” tegasnya, menambahkan.
Dengan ijazah yang terbukti sah itu, Gito pun berharap tak ada lagi pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Terlebih pada Selasa (11/10) kemarin, Rektor UGM Prof Ova Emilia sudah menegaskan bahwa ijazah S1 Jokowi asli.
“Dengan demikian yang tadinya ragu, yang tidak percaya akan nanti akan percaya dari hasil pengadilan yang fair,” tutup Gito.
Seperti diketahui sebelumnya, diberitakan bahwa Presiden Jokowi digugat oleh Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terkait dengan dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Jokowi saat mendaftarkan pemilihan presiden periode 2019-2024 lalu.
Gugatan yang didaftarkan dengan nomor perkara: 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada Senin (3/10) itu masuk dalam klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Bambang menggandeng Ahmad Khozinudin sebagai penasihat hukum di gugatannya.
Mereka yang masuk dalam daftar tergugat yakni, tergugat I Presiden Jokowi, tergugat II Komisi Pemilihan Umum/KPU, tergugat III Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR, dan tergugat IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemenristekdikti. (yd)
