PONTIANAK INFORMASI – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat khususnya kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama. Hal itu disampaikannya dalam Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Terentang, Jumat (30/1/2026). Menurut Sujiwo, percepatan Musrenbang dan penganggaran harus bermuara pada perlindungan hak-hak dasar rakyat.
“Kesehatan itu hak dasar rakyat dan amanat konstitusi. Saya minta puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan mengutamakan keselamatan nyawa rakyat,” tegasnya.
Ia mengatakan tidak ingin mendengar atau menyaksikan ada warga miskin yang kehilangan nyawa hanya karena keterbatasan ekonomi atau akses layanan kesehatan.
“Saya tidak ingin ada rakyat miskin yang meninggal hanya karena dia miskin. Itu tanggung jawab saya sebagai negara, sebagai bupati, dan sebagai pribadi,” ujarnya.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Sujiwo mengungkapkan sekitar 60 persen bangunan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kubu Raya masih dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang.
“Tahun depan mungkin porsi infrastruktur jalan kita kurangi sedikit. Kita imbangi ke sektor lain, terutama pendidikan, karena kondisi sekolah kita masih banyak yang memprihatinkan,” jelasnya.
Ia juga menyebut sektor kesehatan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari kondisi bangunan puskesmas hingga keterbatasan alat kesehatan.
“Di sisi lain, sektor perikanan dan pertanian yang sempat mati suri akan kembali dihidupkan sebagai penopang ekonomi masyarakat,” tambahnya
Di tengah tantangan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp397 miliar, Sujiwo memastikan pelayanan dasar tidak akan terganggu.
“Kita kabupaten dengan pemotongan terbesar. Tapi alhamdulillah, APBN kita juga lumayan besar dan fiskal kita tetap sehat. Saya pastikan pemotongan ini tidak mengganggu pelayanan dasar rakyat,” ucapnya.
Menurut Sujiwo, percepatan perencanaan dan penganggaran justru menjadi kunci agar keterbatasan fiskal dapat dikelola dengan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Yang penting hak dasar rakyat tetap terpenuhi. Itu tujuan utama kita bernegara dan membangun daerah,” pungkasnya.
