PONTIANAK INFORMASI – Penutupan tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat dukungan DPRD Kalbar. Langkah tegas ini dinilai penting untuk menindak dugaan penyajian makanan tak layak hingga praktik markup dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota DPRD Kalbar, Usmandy, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai, penutupan dapur bermasalah merupakan langkah penting untuk menjaga integritas program yang menyangkut kesehatan generasi muda.
“Program ini adalah investasi masa depan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, transparan, dan tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas,” ujar Usmandy saat ditemui Sabtu (14/3/2026).
Legislator Partai Golkar itu menegaskan, MBG merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar. Oleh sebab itu, setiap indikasi penyimpangan, baik terkait kualitas makanan maupun pengelolaan anggaran, harus ditindak tegas.
“Jangan ada lagi yang main-main dengan menu maupun harga. Kalau ada yang melanggar, wajar jika ditindak tegas,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di daerah diperketat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih aktif melakukan pemantauan di lapangan agar program benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi para penerima.
Selain itu, Usmandy mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG atau mitra SPPG untuk mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
“Kami minta seluruh mitra SPPG menjalankan amanah ini dengan jujur dan bertanggung jawab. Jangan sampai penyimpangan justru merugikan negara dan membahayakan kesehatan anak-anak,” pungkasnya.
