PONTIANAK INFORMASI – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi dinilai penting untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak.
Menurut Zulfydar, program MBG merupakan kebijakan yang baik karena menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun, ia menilai berbagai persoalan di lapangan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Program ini bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar tujuan besarnya tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Ia menyebut, pro dan kontra di tengah masyarakat terkait MBG merupakan hal yang wajar. Karena itu, pemerintah diminta merespons aspirasi tersebut melalui evaluasi yang objektif dan berbasis data.
Zulfydar juga mendukung langkah pemerintah pusat yang saat ini tengah melakukan kajian terhadap pelaksanaan program tersebut secara nasional. Evaluasi, menurutnya, penting untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Ia menegaskan, apabila terdapat pengelola atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran seperti mark up harga bahan makanan, maka harus diberikan sanksi tegas.
“Kalau ada pengelola yang nakal, tentu harus diberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga penutupan jika memang ditemukan pelanggaran serius,” tegasnya.
Meski demikian, ia menilai masyarakat Kalimantan Barat masih sangat membutuhkan program MBG, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan dan kerawanan gizi yang masih tinggi.
Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, serta kesiapan menghadapi bonus demografi 2045.
“Kalau asupan gizinya baik, maka kesehatan dan pendidikan anak juga akan lebih baik. Ini akan berpengaruh pada kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya kajian lebih mendalam terkait laporan peningkatan angka stunting di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sanggau. Menurutnya, tidak tepat jika langsung menyimpulkan program MBG gagal hanya karena angka stunting masih tinggi.
Zulfydar menegaskan bahwa stunting dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, sanitasi, akses air bersih, hingga pola asuh dan layanan kesehatan.
“Harus ada kajian yang komprehensif. Jangan langsung menyimpulkan program MBG gagal, karena bisa jadi ada faktor lain yang memengaruhi,” ujarnya.
Ia juga mendorong Koordinator MBG Kalimantan Barat untuk lebih aktif turun ke lapangan guna memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan program.
Di sisi lain, Zulfydar menekankan pentingnya pengawasan bersama agar program berjalan optimal. Selain kualitas makanan harus sesuai standar gizi, tata kelola program juga harus transparan dan akuntabel.
“Program pemerintah ini bagus. Tinggal bagaimana pengawasan, kualitas makanan, dan manajemennya dijalankan dengan baik agar tujuan mulia program ini tidak terganggu,” pungkasnya.
