PONTIANAK INFORMASI – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyoroti proses perizinan ekspor di Indonesia yang dinilai masih panjang dan rumit. Ia menyebut persoalan birokrasi menjadi salah satu keluhan yang sering diterima KSP dari para pelaku usaha.
Hal itu disampaikan Dudung saat melepas ekspor komoditas Alumina Hydroxide dan Alumina Oxide di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jumat (7/8/2026).
Menurut Dudung, sejumlah pelaku usaha merasa khawatir menjalankan aktivitas ekspor karena adanya persoalan administrasi dan regulasi yang belum sederhana.
“Beberapa laporan yang kami terima di KSP, awalnya ada pengaduan. Pelaku usaha ekspor ini banyak yang ketakutan karena ada yang ditahan,” ujar Dudung.
Ia membandingkan proses perizinan ekspor Indonesia dengan sejumlah negara lain yang dinilai lebih sederhana. Menurutnya, terlalu banyak pihak yang terlibat dalam proses birokrasi membuat kegiatan usaha berjalan lebih lambat.
“Kalau di Indonesia, ada kementerian, menteri, gubernur, Polda, Kodam, Polres, Koramil, Polsek, sampai preman. Jadi memang njlimet dan lama prosesnya,” katanya.
Dudung mengatakan persoalan tersebut telah dibahas melalui sejumlah koordinasi antarlembaga. Salah satu langkah yang didorong yakni perubahan regulasi melalui usulan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Menteri Perdagangan.
Ia berharap perbaikan aturan dapat berjalan beriringan dengan aktivitas ekspor agar dunia usaha tidak mengalami hambatan berkepanjangan.
“Sebelum itu mulai dan bergejolak, ekspor saja dulu paralel. Hal seperti ini tidak harus sampai ke presiden,” tegasnya.
Selain persoalan ekspor, Dudung juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang menurutnya perlu dilakukan dengan keberanian dan kebijakan yang tepat.
Ia menilai regulasi yang terlalu membatasi dapat menghambat masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan potensi SDA yang dimiliki Indonesia.
“Kalau kita berpikir untuk bangsa dan negara, sebenarnya banyak hal yang bisa kita koordinasikan,” ujarnya.
Dudung juga meminta para pejabat pemerintah berani mengambil keputusan selama kebijakan tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
“Sekarang ini menjadi menteri harus berani mengambil keputusan yang benar. Kalau salah, berarti sudah berani mengambil keputusan. Jangan terlalu banyak keraguan,” katanya.
Ia mengajak seluruh pihak mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan potensi SDA Indonesia agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Kita bantu Pak Presiden. Kesempatan SDA yang melimpah ini kita kelola dengan baik,” pungkas Dudung.
Dalam kegiatan pelepasan ekspor tersebut turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar.
