PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah Kota Pontianak mulai menggencarkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sejumlah titik wilayah kota, Rabu (6/5/2026). Dalam aturan terbaru, pelanggar yang kedapatan merokok di kawasan tanpa rokok dikenakan denda hingga Rp250 ribu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, mengatakan asyarakat perlu memahami penerapan aturan baru tersebut, terutama terkait tujuh kawasan tanpa rokok yang menjadi fokus pengawasan.
“Kami bersama tim Satgas KTR turun langsung untuk menyosialisasikan bagaimana penerapan perda ini di lapangan, terutama di kawasan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat bermain anak, ruang publik seperti taman, hingga kafe, restoran, dan pusat perbelanjaan,” ujarnya.
Saptiko menjelaskan, terdapat sejumlah perubahan signifikan dibandingkan aturan sebelumnya. Salah satunya terkait penyediaan area khusus merokok yang kini harus memenuhi syarat tertentu dan terpisah dari gedung utama.
Selain itu, besaran sanksi bagi pelanggar juga mengalami peningkatan cukup drastis.
“Kalau sebelumnya denda hanya Rp50 ribu, sekarang meningkat menjadi Rp250 ribu. Ini sebagai bentuk penegasan agar masyarakat lebih patuh,” jelasnya.
Ia berharap seluruh pengelola kawasan dapat menerapkan aturan tersebut dengan baik agar masyarakat bisa menikmati lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap rokok.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Pontianak, Syarifah Welly, menegaskan bahwa sosialisasi dilakukan secara masif karena perda tersebut telah berlaku sejak Agustus 2025.
“Kami ingin memastikan masyarakat memahami aturan baru ini, apalagi ada perbedaan cukup signifikan, baik dari sisi sanksi maupun pengaturan area merokok yang harus terpisah dari gedung utama,” katanya.
Menurutnya, kawasan pendidikan, perkantoran, dan rumah ibadah menjadi prioritas dalam kegiatan sosialisasi kali ini. Satpol PP juga akan mulai melakukan penindakan secara bertahap guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.
“Kami targetkan dalam waktu satu tahun sejak perda ini ditetapkan, tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat sudah optimal. Tahun ini juga akan mulai dilakukan razia sebagai bagian dari penegakan aturan,” ungkapnya.
Welly menambahkan, penegakan perda ke depan akan lebih mengedepankan sanksi administratif yang disertai pembinaan secara bertahap, mulai dari teguran hingga pemberian sanksi kepada pengelola kawasan yang tidak mematuhi aturan.
