PIFA, Lokal – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pemerintahannya pada tahun 2025.
Ia menyebutkan tahun ini Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp475 miliar khusus untuk sektor infrastruktur, terutama perbaikan jalan provinsi.
“Infrastruktur ini kita menganggarkan tahun ini untuk jalan provinsi itu Rp 475 miliar,” sebut Norsan, Selasa (2/8/25).
Namun, Norsan mengakui bahwa anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Ia menyebut, lebih dari 60 persen kondisi jalan kabupaten masih dalam keadaan rusak sehingga membutuhkan biaya yang jauh lebih besar.
“Namun kita tidak bisa memenuhi keseluruhannya. Karena memang kondisi jalan rusak kabupaten itu lebih dari 60 persen. Jadi agak sedikit berat memang dengan dana kita yang ada. Apalagi kita efisiensi kemarin kan,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan bukan hanya soal membangun fisik semata, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi khususnya di wilayah-wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Pembangunan harus dirasakan manfaat oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar mencatat capaian positif dari sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan.
Kepala Dinas PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, melaporkan bahwa progres pembangunan di berbagai daerah menunjukkan realisasi di atas target.
Salah satunya adalah proyek pembangunan jembatan di ruas jalan Sejiram–Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam enam minggu pelaksanaan, progres fisik proyek tersebut sudah melampaui 32 persen, jauh di atas target mingguan yang dipatok hanya 12 persen.
“Deviasi positif lebih dari 20 persen ini menunjukkan percepatan signifikan sekaligus kesiapan yang baik dari pihak pelaksana. Proyek ini menjadi contoh nyata pelaksanaan konstruksi yang tidak hanya cepat, tapi juga tertib administrasi dan teknis,” jelas Iskandar.
Pemerintah Provinsi Kalbar berharap capaian positif ini dapat berlanjut di proyek-proyek lainnya, sehingga manfaat pembangunan infrastruktur dapat segera dirasakan masyarakat luas.
