Berita Nasional, PONTIANAK INFORMASI – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar dengan menggunakan aplikasi MyPertamina merupakan kebijakan yang tidak tepat. Hal ini disampaikannya dalam siaran persnya kepada Parlementaria, pada Sabtu (2/7/2022) kemarin.
“Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan solar menurut saya kurang tepat. Justru ini menambah keribetan rakyat memperoleh haknya. Walau kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tapi tujuannya belum jelas,” terasnya, demikian dikutip dari laman resmi DPR RI.
Rofik juga mempertanyakan, siapa yang bisa mendaftar di sistem MyPertamina, apa kriterianya, bagaimana pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak dan apakah ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pembandingnya.
Menurut Rofik data yang disajikan DTKS tidak akurat. Jadi, tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk orang kaya yang tidak berhak.
Dia menambahkan, era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel, tapi ini malah dibuat ribet. Sementara itu, hari pertama pendaftaran MyPertamina dibuka pada 1 Juli, laman https: //subsiditepat.mypertamina.id/ tidak dapat diakses. Rating aplikasi MyPertamina di Google PlayStore juga terjun bebas karena dianggap mempersulit penggunanya.
MyPertamina sempat menjadi salah satu trending topic di Twitter. Netizen ramai-ramai melayangkan kritikannya.
Anggota Dewan dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII itu menambahkan banyak yang menyesalkan dengan kondisi hari pertama pembelian BBM dengan aplikasi MyPertamina. Mulai error pada aplikasi, kontroversi penggunaan ponsel sebagai sarana pembayaran di SPBU, pembayaran lewat aplikasi yang hanya tertaut pada LinkAja, hingga aplikasi tersebut yang mendapat review kurang memuaskan di Playstore dan App Store. (yd)