Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan), saat hadir di sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
PONTIANAK INFORMASI, POLITIK – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa ia tidak menerima arahan khusus dari Presiden Joko Widodo terkait sidang sengketa Pilpres 2024 yang berlangsung hari ini. Hal ini diungkapkannya usai memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Arahan dari pak presiden dijelaskan dengan jelas,” ungkap Airlangga di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Ia menambahkan, “Arahan khususnya tidak ada. Penjelasannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing menteri,”
Sebelumnya diberitakan, empat menteri dari kabinet Jokowi dijadwalkan hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK pada Jumat.
Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Suhartoyo, mengumumkan pemanggilan para pihak yang diperlukan oleh MK, termasuk empat menteri tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
MK juga menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menurut Suhartoyo, pemanggilan tersebut didasarkan pada kebutuhan MK, dan pihak terkait tidak diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan DKPP.
“Jadi ini semata mata untuk kepentingan para hakim. Bukan kita mengabulkan permintaan pemohon, jadi kami mengambil sikap tersendiri karena sikap jabatan. Yang nati mudah mudahan bisa didengar di hari Jumat,” tuturnya dalam ruang sidang MK, Jakarta Pusat, pada Senin (1/4/2024) lalu. (ad)
