Politikus PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa jika melihat dari sisi hukum, fakta persidangan, serta keterangan saksi dan alat bukti, seharusnya Hasto bisa divonis bebas karena tidak ada satu pun keterangan saksi yang memberatkan Hasto Kristiyanto. Pernyataan ini dilontarkan Guntur saat menanggapi agenda vonis Hasto yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Ia mengatakan, “Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto siap menghadapi vonis dengan kepala tegak hari ini, Jumat 25 Juli 2025. Saudara Sekjen juga dalam kondisi sehat walafiat,” dilansir dari Kompas.com.

Dalam persidangan, Hasto Kristiyanto didakwa dengan dugaan suap dan perintangan penyidikan. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Hasto dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 600 juta. Namun, PDIP menilai tidak ada bukti kuat yang memberatkan Hasto, termasuk bantahan keterangan saksi seperti Kusnadi dan Nurhasan yang menyangkal adanya perintah dari Hasto untuk merendam telepon genggam sebagai barang bukti. Hal ini disampaikan melalui keterangan tertulis politikus PDIP, Guntur Romli, kepada Tempo.co.

Selain itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan optimisme PDIP bahwa Hasto akan memperoleh vonis bebas. Ia mengatakan, “Kalau urusan besok kami optimis bahwa Pak Hasto, Insya Allah, kalau membaca dari setiap babak persidangan akan bebas,”. PDIP berharap sidang vonis kali ini menghasilkan keputusan yang adil dan tidak seperti kasus terdahulu yang dinilai memberatkan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, yang menegaskan harapannya agar hakim menjatuhkan putusan yang berlandaskan pada asas keadilan dan bukan rekayasa. Ia mengatakan, “Saya kemarin lihat banyak para ahli pakar menyampaikan pendapat tidak mempengaruhi hakim. Tapi minta hakim ya negara hukum yang adil, jangan negara hukum yang direkayasa.”

Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, juga meyakini kliennya akan divonis bebas dalam sidang hari ini. Hal ini menguatkan pandangan PDIP atas keyakinan hasil sidang yang akan membebaskan Hasto dari segala tuntutan.

Sidang pembacaan putusan ini diagendakan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB dengan majelis hakim yang diketuai oleh Rios Rahmanto, di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. PDIP dan pendukung Hasto berharap putusan akan mencerminkan keadilan hukum berdasarkan fakta persidangan dan tidak memberatkan tanpa alasan yang jelas.

The post PDIP Tegaskan Keyakinan Hasto Bebas dari Tuduhan Suap di Sidang Tipikor appeared first on Pontianak Informasi.

Dilansir dari Kompas.com. Hasto menjelaskan bahwa tekanan tersebut mulai muncul pasca penolakannya terhadap kehadiran kesebelasan Israel. Ia menilai tekanan itu tidak hanya berupa kritik politik, tetapi juga diikuti dengan pemberitaan yang semakin masif terkait kasus dugaan suap dan penghalangan proses penyidikan yang menjeratnya. “Tekanan terhadap saya diawali akibat sikap politik yang saya sampaikan dengan menolak kehadiran Kesebelasan Israel,” ujarnya.

Menurut Hasto, pemberitaan mengenai kasus mantan kader PDI-P, Harun Masiku, yang hingga kini masih buron, meningkat drastis setelah PDI-P menolak Timnas Israel. Data yang disampaikan Hasto menunjukkan bahwa pada April 2023 hanya ada dua berita terkait kasus tersebut, namun melonjak menjadi lebih dari dua ribu berita pada Agustus 2023. Ia menilai hal ini sebagai bagian dari tekanan yang diarahkan kepadanya dan partainya. “Pada April 2023, hanya ada 2 berita, namun pada Agustus 2023 melonjak menjadi 2.226 berita media sosial dan di media,” jelasnya.

Selain itu, Hasto juga menyebut adanya dugaan tekanan terhadap mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang berimplikasi pada fakta baru dalam kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa tekanan politik dan kriminalisasi yang dialaminya terkait dengan sikap tegas PDI-P menjaga kedaulatan rakyat dan hukum yang benar.

Hasto bahkan menulis sendiri nota pembelaan setebal 108 halaman dengan tangan hingga pegal-pegal sebagai bentuk perjuangan membela diri dan partainya dari tekanan tersebut. Meski demikian, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut tidak memberikan instruksi resmi kepada kadernya untuk menolak kehadiran Timnas Israel, sehingga sikap tersebut merupakan keputusan politik yang diambil secara mandiri oleh Hasto dan partainya.

The post Baca Pledoi, Hasto Kristiyanto Ungkap Tekanan Setelah Tolak Timnas Israel ke Indonesia appeared first on Pontianak Informasi.

Dilansir dari VIVA.co.id, tuntutan ini berakar dari kasus dugaan suap yang melibatkan Hasto dalam pengurusan PAW DPR periode 2019-2024, khususnya terkait upaya agar Harun Masiku dapat menggantikan posisi caleg PDIP di dapil Sumsel 1. Jaksa juga menilai Hasto berperan aktif dalam menghalangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku untuk menyembunyikan ponselnya agar tidak terdeteksi dalam operasi tangkap tangan KPK. Selain hukuman penjara, jaksa menuntut Hasto membayar denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam dakwaan, Hasto diduga memberikan suap sebesar Rp600 juta kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar proses PAW berjalan sesuai keinginannya. Selain itu, Hasto juga didakwa telah merintangi penyidikan dengan meminta Harun Masiku bersembunyi di kantor DPP PDIP dan menenggelamkan ponselnya saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020. Perbuatan ini menyebabkan Harun Masiku hingga kini belum berhasil ditangkap.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur penting di partai politik besar di Indonesia. Sidang tuntutan ini menandai babak baru dalam proses hukum yang dijalani Hasto Kristiyanto. Majelis hakim Pengadilan Tipikor akan mempertimbangkan tuntutan jaksa sebelum memutuskan vonis akhir. Hasto sendiri dalam persidangan menyatakan akan menjawab tuntutan tersebut dengan moralitas dan keadilan hukum.

Dengan tuntutan 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta, kasus ini menjadi peringatan keras bagi pejabat publik terkait pelanggaran hukum dalam proses politik. Proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto diharapkan dapat berjalan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi praktik korupsi dan perintangan penyidikan di Indonesia.

The post Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Suap dan Perintangan Penyidikan appeared first on Pontianak Informasi.