Foto: Dok. DPRD Kalbar
Berita Lokal, PONTIANAK INFORMASI – DPRD Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran 2023, Selasa (16/8/2022).
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah mengatakan, KUA itu berisi target dan asumsi ekonomi makro. Misalnya pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dan gini ratio atau tingkat kesenjangan di Kalbar.
“Sedangkan asumsi ekonomi makro lainnya sesuai dengan asumsi ekonomi makro nasional,” katanya.
Suriansyah menerangkan, Pemprov Kalbar memaparkan pertumbuhan ekonomi Kalbar ditargetkan 5,02 sampai 5,68 persen. Angka ini menurutnya, sedikit lebih kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 dampai 5,7 persen.
Kendati demikian, Suriansyah mengatakan, angka tersebut sudah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2021 sebesar 4,7 persen.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Kalbar dengan angka sebesar tersebut, sudah cukup optimis di tengah kondisi krisis ekonomi global.
“Angka itu menurut kami di DPRD sudah sangat optimistik di tengah kondisi krisis ekonomi global walaupun kondisi ekonomi nasional cukup baik. DPRD tentu mendorong pemprov untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut,” jelasnya.
Sementara dari sisi angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan gini ratio/tingkat kesenjangan, Pemprov menargetkan angkanya lebih baik dari tahn 2021.
Di sisi lain, Suriansyah menjelaskan pendapatan daerah dalam RAPBD 2023 mendatang ditargetkan sebesar Rp5,8 triliun. Sementara belanja daerah ditargetkan Rp6,2 triliun. Kekurangannya tersebut, ditutup dari SILPA/sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022 dan dari pendapatan daerah dari deviden BUMD.
Menurutnya, dari aspek komposisi belanja, RAPBD 2023 sudah sesuai dengan mandatory belanja yang ditetapkan undang-undang. Yaitu sudah lebih dari belanja minimal 25 persen belanja infrastruktur, 20 persen belanja bidang pendidikan dan 10 persen belanja bidang kesehatan.
“Sisanya belanja bidang lain-lain,” katanya.
Agenda yang digelar satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 ini, dilaksanakan di Balairungsari DPRD Kalbar. Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar tampak hadir di kegiatan itu. (ap)
