Acara Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 di Kalimantan. (Dok. Istimewa)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pj Gubernur Kalimantan Barat secara resmi membuka Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis (7/12/2023).
Harisson dalam sambutannya mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menggerogoti keadilan dan kesetaraan serta menghambat kemajuan.
“Dampak korupsi sangatlah luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga dapat merusak budaya dan sendi-sendi kehidupan dalam bernegara,” katanya.
Dia mengajak seluruh stakeholder bersama-sama memberantas korupsi dan ikut berperan aktif, sebagaimana telah tertuang dalam amanah undang-undang pemberantasan tindak korupsi.
“Pemberantasan korupsi membutuhkan peran aktif semua pihak pada setiap tingkatannya mulai dari upaya preventif maupun upaya represif melalui pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sehingga pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional yang harus kita laksanakan bersama-sama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Harisson menceritakan pengalaman saat diundang oleh KPK RI dan diagendakan meninjau gedung tahanan KPK.
“Jadi kami disuruh masuk ke ruang tahanan KPK dan dikunci selama 5 menit, ruangannya kecil disitulah toilet dan tempat tidurnya. Saya hanya merasakan 5 menit, itu rasanya minta ampun saya. Saya berharap kita semua tidak terjerat dari hal itu (korupsi),” katanya.
Harisson memaparkam beberapa program unggulan KPK. Salah satunya program Desa Anti Korupsi. Hal ini merupakan upaya pencegahan, dimana berdasarkan data kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa tercatat dari tahun 2014 sampai 2022 terdapat 841 kasus dengan tersangka 975 yang melibatkan kepala desa, bendahara keuangan desa dan sekretaris desa.
Berdasarkan hal tersebut, Harisson berharap dengan adanya Kick Off Calon Desa Antikorupsi di Kalbar Tahun 2023, dapat menjadi percontohan Desa Anti Korupsi di setiap kabupaten pada tahun 2024.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) yang diserahkan oleh Harisson kepada sepuluh perangkat daerah yang menyabet peringkat 1 sampai 10.
Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 12 Desa Anti Korupsi sebagai kick off replikasi percontohan Desa Anti Korupsi di Provinsi Kalbar tahun 2023. (ap)
