Ilustrasi Indeks Pembangunan Manusia. (Freepik)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin menyebutkan, pentingnya sinergitas semua pihak dalam penanganan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar.
“Penting sinergi semua pihak. Salah satunya pemerintah kabupaten dan kota. Sebab, IPM Kalbar juga bergantung pada kabupaten dan kota,” katanya, kemarin.
Heri mengatakan, pemerintah kabupaten kota diharapkan memiliki inovasi dalam upaya percepatan peningkatan IPM.
Tak hanya itu, perusahaan perkebunan juga diharapkan memberikan kontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan IPM.
“CSR perusahan sawit di Kalbar harus manajemen dengan baik. Diperhatikan dan diawasi. Agar IPM bisa membantu pendidikan di kabupaten dan kota,” terangnya.
Heri menilai CSR perusahaan perkebunan berjalan begitu saja. Sehingga harus ada pengawasan dari pemerintah. Agar tepat sasaran.
IPM Kalbar masih tertinggal, walau Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan sejak tahun 2018.
Berdasarkan data BPS, IPM Kalbar pada tahun 2018 berada di angka 66,98 persen, dan tahun 2019, naik menjadi 67,65 persen.
Sementara pada tahun 2020 naik menjadi 67,66 persen, 2021, 67,90 lalu 2022 menjadi 68,63 persen dan tahun 2023 berada di angka 69,63. (ap)
