DPR Nilai Perayaan 17 Agustus di IKN Era Jokowi Tidak Efisien dan Bebani Anggaran Negara

PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Isu utama yang disorot adalah mahalnya biaya bila perayaan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Wacana ini memicu perdebatan sengit terkait efisiensi anggaran negara di tengah momentum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Menurut Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, keputusan pemerintah untuk tidak menggelar perayaan di IKN dinilai bijak demi efisiensi. “Perayaan di IKN kalau kita rujuk pada perayaan yang pernah dilakukan di sana, tentu akan menggunakan anggaran yang tidak sedikit,” ujar Rifqinizamy sebagaimana dilansir Tempo. Ia menegaskan, biaya untuk penyelenggaraan upacara sangat besar utamanya untuk keperluan transportasi dan akomodasi para tamu negara, yang sebagian besar masih bermukim dan bekerja di Jakarta.

DPR juga menyoroti aspek keterlibatan pejabat pemerintah yang harus melakukan perjalanan jauh ke IKN. “Karena orang yang akan merayakan di IKN masih bermukim di Jakarta, masih beraktifitas di Jakarta,” ucap Rifqinizamy, dikutip dari Tempo. Ia menilai, pemerintah seyogianya menghindari pemborosan anggaran mengingat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran telah dikeluarkan.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai pelaksanaan di Jakarta jauh lebih efisien. “Saya melihat dari sudut pandang efisiensi, lebih baik di Jakarta. Kita bayangkan efisiensi, ribuan orang harus diterbangkan ke sana di tengah anggaran yang saat ini kita lagi tahu kondisinya. Menurut saya itu tidak akan efisien, tapi kalau dilakukan di sini (Jakarta) itu akan efisien,” kata Dede Yusuf saat diwawancarai Antara.

Sebelumnya, perayaan 17 Agustus di IKN pada 2024 juga menuai kritik akibat pembengkakan anggaran dan pemborosan. Isu sempat menguat terkait penyewaan kendaraan mewah untuk tamu negara dan VVIP, meski akhirnya pemerintah menegaskan akan menggunakan moda transportasi yang lebih hemat demi menekan biaya. Namun, segala polemik ini tetap menghadirkan pertanyaan kritis di masyarakat soal keabsahan prioritas pembangunan IKN dibanding kebutuhan mendesak lainnya.

Pengamat dari BRIN, Yanu Endar Prasetyo, menilai persoalan pembengkakan anggaran bukan sekadar soal infrastruktur, tapi juga tata kelola proyek yang belum transparan. “Dugaan terjadinya korupsi yang muncul belakangan misalnya, menambah alasan mengapa IKN belum ideal sebagai lokasi acara kenegaraan,” ujarnya.

Pada akhirnya, pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-80 tahun ini diputuskan tetap berada di Jakarta. Keputusan ini menegaskan prioritas efisiensi di tengah pembangunan IKN yang infrastruktur dan tata kelolanya dinilai belum siap menjalankan peran sebagai ibu kota baru.