PIFA, Lokal – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di berbagai lokasi wilayah Kota Pontianak.
Inspeksi ini merupakan tindak lanjut atas instruksi dari pemerintah pusat untuk memastikan seluruh pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dapur MBG pertama yang dipantau yakni adalah Ume’s Kitchen yang berada di Jalan Dr. Wahidin, Pontianak
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kota Pontianak telah memenuhi standar gizi dan kelayakan yang telah ditetapkan oleh BGN,” ujar Wakil Walikota Pontianak, Bahasan saat diwawancarai usai sidak, Senin (28/7/2025).
Saat ini terdapat 26 dapur MBG yang disiapkan untuk pelaksanaan program. Dari jumlah tersebut, 14 dapur telah dinyatakan siap dan beroperasi. Sisanya sedang dalam proses finalisasi, termasuk pelatihan personel dan kelengkapan fasilitas.
“Setiap dapur memiliki kapasitas pelayanan hingga 3.500 siswa per hari. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, sebanyak 40 ribu siswa dari 139 sekolah di Pontianak sudah menikmati layanan makan bergizi gratis ini,” sebutnya.
Menurutnya, program ini sangat berdampak positif bagi anak-anak. Selain mencukupi asupan gizi, dengan adanya program ini maka jadwal makan anak-anak lebih teratur.
“Kita tahu, sebelumnya banyak siswa yang pola makannya tidak menentu,” tutur Bahasan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkot Pontianak akan memberikan rekomendasi terhadap dapur-dapur MBG yang telah memenuhi syarat. Sementara bagi yang belum sesuai, akan diberikan pembinaan dan perbaikan agar dapat segera memenuhi ketentuan.
“Dengan fasilitas dan standar yang baik, kita yakin risiko seperti keracunan atau makanan basi bisa ditekan seminimal mungkin. Pemerintah Kota akan terus aktif mengawal program ini agar berjalan lancar dan aman,” tutupnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas belajar siswa di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan panduan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
