PONTIANAK INFORMASI- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zulfydar Zaidar, menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memotong anggaran daerah Kalbar untuk tahun 2026.
Menurutnya, pemotongan tersebut mencapai Rp522 miliar dari total APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5,9 triliun. Ia menilai pengurangan ini terlalu besar dan berpotensi menghambat laju pembangunan di daerah.
“Kami sangat menyesalkan, Kalbar tahun 2026 ini dipotong sampai 522 miliar. Artinya hampir 20 persen lebih dari anggaran hilang,” ujar Zulfydar, Sabtu (18/10/2025).
Ia menjelaskan, Kalimantan Barat termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi sehingga seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, bukan sebaliknya.
“Kalbar ini pemberi Dana Bagi Hasil (DBH) besar sekali. Ada bauksit, karet, sawit, emas, pasir kuarsa, kratom, dan lain-lain. Semua itu memberi kontribusi besar ke pusat, tapi dana yang kembali ke daerah justru kecil,” katanya.
Zulfydar menilai, kondisi tersebut membuat pembangunan di Kalbar berjalan lebih lambat dibandingkan provinsi lain. Ia pun meminta pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan, agar memberikan porsi anggaran yang lebih adil.
“Kami minta ke pemerintah pusat agar tidak asal memotong. Boleh memotong, tapi berikan porsi terbaik. Kalbar sudah lama menyumbang ke pusat, tapi pembangunan di sini masih tertinggal,” tegasnya.
Ia mencontohkan, sejumlah infrastruktur penting seperti jalan penghubung antar kabupaten masih dalam kondisi memprihatinkan.
“Dari Kapuas Hulu ke Sintang, Ketapang, Sambas, dan lainnya, masih banyak jalan yang rusak parah. Ini fakta di lapangan dan sangat membutuhkan perhatian,” pungkas Zulfydar.
