PONTIANAK INFORMASI – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, optimistis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa.
Menurut Norsan, pelaksanaan program MBG di Kalbar diperkirakan menciptakan perputaran uang lebih dari Rp16,8 miliar setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp9,37 miliar dialokasikan untuk menyerap komoditas pangan lokal seperti beras, sayuran, ikan, telur, dan susu dari petani, peternak, serta pelaku usaha setempat.
“Program ini sangat baik untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Tujuannya agar gizi masyarakat terpenuhi, mulai dari anak sekolah hingga balita, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang kompetitif menuju Indonesia Emas 2045,” kata Norsan saat membuka Rapat Koordinasi Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui Pemberdayaan BUMDes dan Koperasi di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5).
Program MBG di Kalbar saat ini telah menyasar sekitar 997.745 penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di 14 kabupaten/kota.
Norsan menegaskan, seluruh kebutuhan pangan untuk program MBG harus dipasok oleh petani dan pelaku usaha lokal melalui BUMDes dan koperasi. Menurutnya, langkah itu penting agar manfaat ekonomi dari program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai bahan pangan berasal dari luar, padahal petani kita mampu menyediakannya. BUMDes dan koperasi harus menjadi garda terdepan dalam menyuplai kebutuhan pangan,” ujarnya.
Selain memperkuat rantai pasok, rapat koordinasi tersebut juga membahas pembangunan infrastruktur cold chain atau rantai pendingin untuk menjaga kualitas dan keamanan bahan pangan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nyoman Suryadnya, mengatakan efektivitas MBG akan diukur dari manfaat yang dirasakan kelompok rentan dan dampaknya terhadap ekonomi desa.
“Dengan putaran uang yang begitu besar di Kalimantan Barat, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat di level bawah,” kata Nyoman.
Ia juga menekankan pentingnya standar keamanan pangan, termasuk penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), HACCP, dan sertifikasi halal.
Selain itu, Nyoman mendorong setiap desa memetakan komoditas unggulannya untuk mendukung pasokan MBG. Ia mencontohkan, satu desa dapat fokus mengembangkan satu produk tertentu seperti pisang, sayuran, atau budidaya ikan.
Menurut dia, limbah sisa produksi MBG juga dapat dimanfaatkan kembali melalui konsep ekonomi sirkular, seperti untuk pakan ternak atau budidaya maggot.
“Jika dikelola dengan baik, limbah bukan menjadi masalah, tetapi sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” tutupnya.
