PONTIANAK INFORMASI – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, capaian kinerja pembangunan daerah secara umum menunjukkan hasil yang positif. Edi menyebutkan, rata-rata capaian sasaran tujuan pembangunan daerah mencapai 106,20 persen, sedangkan capaian sasaran kinerja daerah berada di angka 110,22 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target pembangunan daerah dapat direalisasikan dengan baik,” ujarnya.
Pada aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak meningkat menjadi 82,80. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat. Usia harapan hidup tercatat mencapai 75,96 tahun.
Meski demikian, Edi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya angka stunting yang berada di level 22,3 persen. Ia menyatakan, pemerintah kota akan terus memperkuat intervensi melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, indeks pembangunan literasi masyarakat yang berada di angka 34,85 dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Ini menjadi refleksi bagi kami untuk memperkuat program literasi dengan pendekatan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas,” katanya.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemkot Pontianak mencatat capaian positif dengan indeks reformasi birokrasi sebesar 84,7 dan indeks pelayanan publik 4,71. Pemerintah kota juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak mencapai 5,34 persen, dengan PDRB per kapita sebesar Rp80,79 juta.
“Namun, pada sektor infrastruktur, indeks masih berada di angka 72,23, yang menunjukkan perlunya percepatan pembangunan,” ungkap Edi.
Dalam aspek lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 65,69, disertai penurunan indeks risiko bencana menjadi 50,09. Kondisi sosial masyarakat juga dinilai stabil dan kondusif, dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 93,947.
Edi menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, unsur Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami menyadari masih ada indikator yang perlu diperbaiki. Ini menjadi komitmen kami untuk terus menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan,” ucapnya.
Ia juga menilai pembahasan LKPJ menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.
“LKPJ ini kami sampaikan secara resmi kepada DPRD Kota Pontianak untuk dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami terbuka terhadap masukan dan rekomendasi sebagai bagian dari evaluasi ke depan,” tuturnya.
