PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat audiensi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat di Ruang Kerja Bupati Kubu Raya, Senin (11/5/2026), sebagai langkah memperkuat sinergi pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Audiensi tersebut membahas penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan, keamanan pangan, rantai pasok bahan baku, hingga langkah pencegahan keracunan dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kubu Raya.
Perwakilan BGN Pusat, Agustinus Hari, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan masukan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terkait pengembangan kolaborasi antara KDMP, BUMDes, UMKM dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, BGN ingin memastikan seluruh pelaksanaan MBG berjalan dengan standar keamanan pangan yang baik serta meminimalisir potensi keracunan melalui penguatan tata kelola dapur dan rantai pasok.
“Kami ingin mengedepankan keamanan pangan, rantai pasok yang baik dan tidak ada toleransi terhadap keracunan. Besok juga akan diberikan pemahaman terkait tata cara memasak yang baik, pemilihan suplai pangan dan standar yang harus dipenuhi dapur SPPG,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Sujiwo menegaskan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendukung penuh program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional Presiden Republik Indonesia.
Sujiwo mengatakan, program MBG memiliki tujuan mulia karena tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM hingga koperasi desa.
Ia menegaskan, ke depan seluruh kebutuhan dapur MBG seperti sayur-mayur, telur, ikan, daging ayam dan bahan pangan lainnya diharapkan dapat dipasok langsung oleh KDMP yang melibatkan kelompok tani, UMKM dan masyarakat desa sebagai anggota.
“Ini yang disebut simbiosis mutualisme. KDMP hidup, petani dan UMKM mendapatkan pasar yang jelas, sementara program MBG juga berjalan baik,” kata Sujiwo.
Namun demikian, Sujiwo menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG agar tidak terjadi penyimpangan maupun kelalaian dalam penerapan standar operasional. Ia meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas MBG Kubu Raya untuk memastikan tidak ada lagi kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di daerah tersebut.
“Ke depan harus zero keracunan. Kalau ada oknum yang menyalahgunakan amanah, baik pengelola dapur maupun pihak lainnya, harus ada ketegasan,” tegasnya.
Sekda Yusran Anizam, selaku Kepala Satgas MBG Kubu Raya mengatakan saat ini terdapat sekitar 73 dapur MBG yang telah beroperasi secara mandiri di Kubu Raya, sementara delapan dapur lainnya masih dalam tahap perbaikan standar operasional sebelum kembali beroperasi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menyiapkan skema ekosistem pasokan berbasis KDMP agar rantai distribusi bahan pangan lebih pendek dan harga tetap terkendali.
“Kalau rantai pasok terlalu panjang, harga akan meningkat dan kualitas makanan bisa terdampak. Karena itu kita dorong semua supplier masuk melalui KDMP sesuai arahan Presiden,” ujar Yusran.
Selain itu, Yusran menyebut seluruh desa di Kubu Raya saat ini telah membentuk KDMP lengkap dengan legalitasnya, sehingga siap mendukung kebutuhan pasokan untuk dapur-dapur MBG yang ditargetkan mencapai sekitar 140 dapur di seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya
