Screenshot
PONTIANAK INFORMASI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat, Harisson, menyoroti polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI yang viral di media sosial dan dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada peserta.
Polemik tersebut bermula dari protes peserta Grup C asal SMAN 1 Pontianak yang merasa dirugikan akibat keputusan dewan juri saat perlombaan berlangsung di salah satu hotel di Pontianak.
Dalam lomba tersebut, peserta Grup C mendapat pengurangan nilai lima poin setelah jawaban mereka dianggap salah oleh dewan juri. Namun, pada pertanyaan yang sama, Grup B dari SMAN 1 Sambas justru memperoleh tambahan 10 poin meski memberikan jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa.
Adapun pertanyaan yang dipersoalkan berkaitan dengan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
MC membacakan pertanyaan, “BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”
Perwakilan Grup C kemudian menjawab, “Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.”
Jawaban tersebut dinyatakan salah oleh dewan juri. Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada Grup B dari SMAN 1 Sambas dan dinyatakan benar sehingga mendapat nilai penuh.
Keputusan itu langsung diprotes peserta Grup C karena merasa jawaban yang mereka sampaikan memiliki inti yang sama.
Menanggapi polemik tersebut, Harisson menilai terdapat jawaban peserta yang secara substansi benar, namun tetap dinyatakan salah oleh dewan juri.
Menurutnya, kondisi itu terjadi karena juri terlalu terpaku pada teks jawaban yang ada di perangkat penilaian.
“Juri ini terkesan tidak terlalu memahami materi yang ditanyakan, sehingga harus membaca jawaban yang ada di tab mereka lalu mencocokkannya dengan jawaban peserta,” kata Harisson, Senin 11 Mei 2026.
Harisson menegaskan, apabila seorang juri benar-benar menguasai materi Empat Pilar MPR RI, maka penilaian dapat dilakukan secara objektif tanpa harus terpaku pada susunan redaksi kalimat.
“Kalau kita sudah paham materi yang ditanyakan, tidak perlu lagi terus melihat tab. Cukup dengar jawaban anak-anak ini, kita langsung tahu substansinya benar atau tidak dan bisa langsung memberikan nilai,” tegasnya.
Ia meminta panitia dan dewan juri memperhatikan rasa keadilan bagi peserta, khususnya siswa SMAN 1 Pontianak yang merasa dirugikan dalam perlombaan tersebut.
“Saya minta ada rasa keadilan yang harus diterima oleh anak-anak SMANSA. Jangan biarkan rasa ketidakadilan itu membekas di diri mereka,” ujarnya.
Harisson juga mengingatkan bahwa LCC tersebut mengangkat tema penting terkait Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga proses penilaian harus dilakukan secara profesional dan bijaksana.
“Apalagi kita sedang berbicara tentang Empat Pilar MPR RI: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai keadilan dan objektivitas harus benar-benar dijunjung,” katanya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni (IKA) SMAN 1 Pontianak, Windy Prihastari, turut menyoroti insiden tersebut. Ia meminta panitia dan dewan juri lebih teliti serta menghadirkan mekanisme verifikasi dalam perlombaan.
“Setelah menonton ini apa tindak lanjut yang dilakukan dari panitia? Di zaman digital harusnya sudah tersedia pemutaran ulang real time jika terjadi hal-hal seperti ini,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi keberanian peserta SMAN 1 Pontianak yang tetap menyampaikan protes secara terbuka di tengah tekanan perlombaan.
“Saya salut atas keberanian adik-adik Smansa untuk menyampaikan pendapat yang benar di situasi tekanan,” pungkasnya.
