(Foto : Dok. DPP PDIP)
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyinggung posisi PDIP sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan.
Aria Bima menegaskan bahwa sikap PDIP tersebut merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, yakni menjalankan fungsi check and balances terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik yang disampaikan PDIP bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan cara lain untuk tetap ikut membela kepentingan negara.
Ia menjelaskan bahwa pembelaan terhadap pemerintah dapat dilakukan melalui jalur yang sesuai konstitusi, ideologi partai, dan kepentingan rakyat. Karena itu, sikap kritis PDIP disebut tetap berada dalam koridor demokrasi.
Aria Bima juga menilai keberadaan partai di luar pemerintahan merupakan bagian penting dari tradisi politik demokratis. Menurutnya, sistem politik membutuhkan kekuatan penyeimbang agar kebijakan pemerintah tetap terawasi dengan baik.
Ia menambahkan bahwa PDIP telah beberapa kali berada di luar pemerintahan pada periode sebelumnya, termasuk di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan di parlemen.
Sebelumnya, Prabowo dalam pidatonya di DPR RI menyampaikan apresiasi kepada PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Ia menyebut keberadaan oposisi penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan memastikan pemerintah tetap diawasi secara efektif.
